Baca tanpa iklan
Mereka masing-masing menguasai sertifikat seluas 90,159 hektar dan 419,635 hektar.
"Penerbitan SHGB terjadi pada rentang 2013 sampai 2017," ujar Nusron.
Untuk itu, pengadilan akan memerintahkan BPN Bekasi untuk membatalkan SHGB yang terdaftar atas nama PT Cikarang Listrindo dan PT Mega Agung Nusantara.
Lebih lanjut, terkait pihak yang terlibat dalam proses manipulasi data, Nusron akan memprosesnya secara hukum.
Termasuk dugaan keterlibatan oknum di Kementerian ATR/BPN.
"Kami sedang menyelidiki oknum-oknum BPN yang terlibat dalam pemindahan peta ini."
"Jika terbukti ada indikasi pidana, kami akan menyerahkan kasus ini kepada aparat penegak hukum," tegas Nusron.
(Tribunnews/Galuh Widya Wardani/Rizki Sandi Saputra)(Kompas.com)