Khususnya dalam pembentukan akta pendirian, yang saat ini telah mencapai sekitar 90 persen dari target 80.000 koperasi yang direncanakan, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan ekonomi kerakyatan.

Lalu penyelenggaraan Seminar Nasional (Semnas) di berbagai daerah seperti Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Utara, dengan berkolaborasi dengan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia.