TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) menyampaikan laporan hasil audit keuangan Tahun Anggaran 2024 kepada Komisi IX DPR RI, dalam rapat kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/7/2025).

Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani, mengatakan raker ini merupakan bagian dari proses pengawasan yang dilakukan DPR terhadap pelaksanaan anggaran kementerian.

Baca juga: Pegiat Buruh Kritik Kementerian P2MI soal Rencana Ekspor Jasa: Pekerja Migran Bukan Komoditas Dagang

Dia menjelaskan, penyampaian laporan tersebut merupakan mekanisme rutin yang harus dilalui kementerian, mengingat Komisi IX DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan anggaran.

Dalam kesempatan itu, Komisi IX DPR juga menyampaikan pesan moral kepada KemenP2MI.

"Komisi IX menitipkan pesan agar kami semangat, dan dengan harapan di tambahan anggaran nanti, kinerja dan target-target kementerian bisa lebih optimal lagi, sesuai rencana Pak Menteri," kata Christina.

Lebih lanjut, Christina menyampaikan bahwa seluruh penjelasan yang disampaikan telah diterima dengan baik oleh Komisi IX.

"Komisi IX juga memberikan apresiasi terhadap capaian-capaian Kementerian P2MI sepanjang Tahun 2024," kata dia.

KemenP2MI merupakan sebuah lembaga negara yang bertugas untuk melindungi, memberdayakan, dan menempatkan pekerja migran Indonesia (PMI) secara aman dan bermartabat di luar negeri.

KemenP2MI lahir dari transformasi BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) dan kini menjadi kementerian penuh sejak Oktober 2024, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Anggaran 2026 diusulkan naik menjadi Rp1,3 triliun untuk memperkuat pelindungan dan penempatan PMI.