TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menanggapi isu transfer data pribadi warga negara Indonesia ke Amerika Serikat (AS) yang disebut sebagai bagian dari kesepakatan dagang antara kedua negara. 

Dave menegaskan kesepakatan internasional semestinya tetap mengacu pada hukum nasional, khususnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Putra politisi senior Agung Laksono ini mengaku belum memperoleh informasi menyeluruh terkait rincian perjanjian tersebut. 

Dave menyebut baru melihat siaran pers resmi dari pemerintah AS.

"Saya juga jujur belum membaca secara detail. Saya baru melihat press release-nya dari White House bahwa mengenai penyimpanan data pribadi," kata Dave di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Meski demikian, Dave mengingatkan bahwa Indonesia telah memiliki payung hukum yang jelas terkait pengelolaan data pribadi.

Menurutnya, setiap bentuk kerja sama bilateral, termasuk dengan AS, harus tetap tunduk pada ketentuan dalam UU PDP.

"Jadi kesepakatan apapun yang dibuat dengan negara manapun, ya harus sesuai dengan undang-undang yang kita miliki," ujar Dave.

Politikus Partai Golkar ini menegaskan dirinya belum bisa berkomentar lebih jauh mengenai kesepakatan tersebut.

"Karena saya masih nunggu penegasan dari pemerintah, teknisnya sejauh mana. Akan tetapi undang-undang itu yang harus dijalankan dan diterapkan," tegas Dave.

Awal Mula Munculnya

Mengutip The White House, AS dan Republik Indonesia menyepakati kerja sama untuk menegosiasikan Perjanjian Perdagangan untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral kedua negara.

Ini akan memberikan akses yang belum pernah ada sebelumnya bagi eksportir kedua negara ke pasar masing-masing.

Dalam perjanjian tersebut tertulis bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengatasi hambatan yang memengaruhi perdagangan digital, jasa, dan investasi dan akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk mentransfer data pribadi dari wilayahnya ke AS.

Indonesia juga berkomitmen untuk menghapuskan lini tarif Agreement on Reciprocal Trade yang ada pada "intangible products" dan menangguhkan persyaratan terkait pada deklarasi impor untuk mendukung moratorium permanen bea masuk atas transmisi elektronik di WTO segera dan tanpa syarat.

Penjelasan Menteri