TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan masih terus mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan keterlibatan Bupati Pati, Sudewo, dalam lingkaran kasus suap di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

Lembaga antirasuah menyebut Sudewo terindikasi terlibat dalam beberapa perkara proyek sekaligus.

Hal ini disampaikan oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu pada Senin (8/9/2025). 

Menurutnya proses pengumpulan bukti memerlukan waktu karena dugaan peran Sudewo tidak hanya pada satu proyek.

"Masih dalam proses mengingat yang bersangkutan ada dalam beberapa perkara. Jadi kami sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk semua perkara yang terkait dengan yang bersangkutan," ujar Asep dalam keterangannya.

Asep memerinci beberapa proyek yang diduga melibatkan Sudewo.

Antara lain pembangunan jalur kereta api ruas Solo Balapan–Kadipiro, Tegal–Semarang, dan Cianjur–Bogor. 

Selain itu, KPK juga mendalami perannya dalam proyek-proyek rel kereta api di wilayah Jawa Timur, Sumatera, dan Sulawesi.

Dugaan keterlibatan ini merujuk pada perannya saat masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI. 

"Insyaallah pada saatnya akan sampai ke yang bersangkutan," tegas Asep, mengisyaratkan bahwa proses hukum akan terus berjalan.

Respon Aksi Pendemo

Pernyataan KPK ini sekaligus merespons desakan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih KPK pada Senin, 1 September 2025 lalu. 

Dalam aksinya mereka menuntut agar KPK segera menetapkan Sudewo sebagai tersangka.

Massa aksi menduga Sudewo merupakan salah satu penerima commitment fee atas proyek jalur kereta api di DJKA Kemenhub untuk Tahun Anggaran 2018–2022.