Revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) sedang dibahas intensif oleh DPR RI bersama pemerintah. Berikut poin-poin penting dari proses revisi tersebut:

Pokok Revisi UU BUMN

Pengakomodasian Putusan Mahkamah Konstitusi (MK):

• Revisi bertujuan memasukkan sejumlah putusan MK, termasuk pembatasan masa jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN maksimal dua tahun.

Status Pejabat BUMN:

• Ada wacana mengembalikan status pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara, yang memungkinkan mereka diawasi oleh lembaga seperti BPK dan KPK.

Kementerian BUMN Berubah Jadi Badan:

• Karena sebagian besar fungsi operasional telah dialihkan ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, muncul wacana menurunkan status Kementerian BUMN menjadi badan.

Keuangan BUMN Dianggap Keuangan Negara:

• Pakar hukum menegaskan bahwa keuangan BUMN merupakan bagian dari keuangan negara, sehingga pejabatnya bisa terjerat UU Tipikor jika terjadi korupsi.

Proses Legislasi

• DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi keempat UU BUMN dan memasukkannya ke dalam Prolegnas Prioritas 2025.
• Target penyelesaian revisi ini adalah sebelum masa sidang DPR berakhir pada 2 Oktober 2025.