Menurut Tan, dapur MBG tak harus mengikuti permintaan anak-anak.

Menu makanan yang disajikan harus sesuai dengan kebutuhan gizi.

"Saya setuju bahwa ada anak yang tidak suka dengan pangan lokal karena mereka tidak terbiasa, tapi bukan berarti lalu request anak-anak lalu dijawab oleh dapur, ya wislah.... Kalau request-nya cilok? Mati kita," jelas Tan.

Tan berharap MBG menyajikan makanan lokal khas Indonesia.

Menurutnya, hal itu akan lebih baik karena bahan bakunya pun berasal dari sumber daya alam setempat.

"Alokasikan menu lokal 80 persen isi MBG di seluruh wilayah ya, saya pengin anak Papua bisa makan ikan kuah asam, saya pengin anak Sulawesi bisa makan kapurung," ujar Tan.

Respons Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin telah menyatakan bahwa program MBG akan terus berjalan.

Menurutnya, pemerintah belum memiliki rencana untuk menyetop program tersebut, terlepas adanya desakan atau usulan agar MBG dihentikan sementara untuk dievaluasi pasca-merebaknya kasus keracunan.

"Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan, saya belum mendengar," ujar Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).

Menurut dia, yang harus dilakukan BGN saat ini adalah mengevaluasi keseluruhan program, bukan hanya soal temuan keracunan.

"Yang pertama tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan," katanya.

Cak Imin pun memastikan, pemerintah dan DPR RI akan melakukan evaluasi agar kejadian keracunan tidak terus berulang.

Dalam kesempatan itu, Cak Imin juga sempat ditanya perihal usulan pembuatan paket makanan dikelola oleh masing-masing orang tua siswa melalui uang tunai.

Menurut dia, keputusan itu merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara MBG.

"Itu terserah BGN. Mereka lebih tahu,” ujar Cak Imin.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Galuh Wardani, Rizkianingtyas Tiarasari)