TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengingatkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk disiplin dan bertanggung jawab, agar mencegah penyelewengan.

Hal itu disampaikannya saat mengunjungi SPPG Sibolga, di Jalan Zainul Basri Hutagalung, Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Selasa (21/10/2025).

"Pegang kepercayaan yang sudah diberikan, mutu dan pelayanan harus menjadi yang utama," ujar Cak Imin.

Pada kesempatan itu, Cak Imin juga mengecek standarisasi produksi Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Sibolga.

Ketua Umum DPP PKB itu juga sempat mengecek dapur masak, tempat cuci basah, dan ruang pengemasan didamping Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, ahli gizi dan Kepala SPPG. 

Dia sempat bertanya mengenai antisipasi bau tak sedap yang ditimbulkan dari sampah sisa masakan. 

"Para petugas di sini sangat paham mengenai mutu dan standar pemenuhan MBG," katanya. 

"SPPG ini layak di contoh, standarisasi produksinya tepat waktu. Jadi tidak basi, makanannya pun masih baru," imbuhnya.

Di sisi lain, Cak Imin menilai banyaknya makanan basi karena masaknya terlalu lama, masaknya tidak sesuai standar. 

"Kalaupun ada kekurangan itu karena ada penyelewengan. Penyelewengan ini yang harus di kontrol," pungkasnya.

Pemerintah diminta evaluasi program MBG

Sementara itu sebelumnya, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Gina Sabrina, mendesak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi secara menyeluruh.

Ia juga menyoroti minimnya peran pemerintah daerah untuk menyukseskan program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut.

Adapun hal itu diungkapkan Gina setelah acara diskusi bertajuk Refleksi 1 Tahun Prabowo-Gibran, Bangkitnya Hantu Orde Baru, Bagaimana Masa Depan HAM di Jakarta Selatan, Minggu (19/10/2025).