Anggaran tambahan tersebut untuk menutupi kekurangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir 2025, serta pengembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal itu diungkapkan Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR pada Rabu (12/11/2025).

"Kemudian total kebutuhan anggaran kita, tambahan yang kita sedang ajukan ke Kementerian Keuangan adalah Rp28,63 triliun," kata Dadan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"Jadi, Badan Gizi Nasional diprediksi akan menyerap 99 persen dana 71 triliun, kemudian ditambah dengan 28,63 triliun, sehingga kita akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp99 triliun di tahun 2025," imbuhnya.

BGN, kata Dadan, memperkirakan kekurangan dana sekitar Rp 14,53 triliun hanya untuk program MBG.

Selain itu, BGN juga sedang mengembangkan SPPG sekitar 8.000 titik di daerah terpencil.

Pengembangan SPPG tersebut diperkirakan membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 14,1 triliun. 

"Dengan proyeksi kebutuhan tersebut, maka kita akan membutuhkan tambahan senilai 14,53 triliun untuk makan bergizi," ucapnya.

"Selain itu kita sedang juga mengembangkan SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di daerah-daerah terpencil yang sudah kami data ada 8.000," pungkasnya.