TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Didit Herdiawan Ashad merespons perihal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Polri.

Di mana, MK melarang polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil.

Namun, Didit mengaku terbantu dengan keberadaan anggota polri aktif yang menjabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Iya [Kementerian KP merasa terbantu dengan keberadaan anggota Polri aktif]," kata dia di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

Respons Didit serupa dengan respons menteri maupun wakil menteri jajaran Kabinet Merah Putih lain terkait keberadaan anggota Polri aktif di kementerian.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turut mengaku merasa terbantu dengan keberadaan Polri aktif maupun jaksa di kementerian itu.

Keberadaan Polri aktif serta jaksa selama ini justru memperkuat sistem pengawasan dan penegakan aturan.

Bahlil mengatakan, saat ini terdapat sejumlah personel Polri yang bertugas di Kementerian ESDM, termasuk Inspektur Jenderal yang berpangkat Komisaris Jenderal.

Dia menegaskan bahwa posisi tersebut berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Di ESDM ada beberapa anggota dari Polri, termasuk Inspektur Jenderal kita. Itu pangkatnya Bintang 3 atau apa namanya, komjen ya,” kata dia di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).

Bahlil menambahkan bahwa peran aparat aktif tersebut tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga memberi dampak langsung terhadap efektivitas pengawasan sektor energi dan sumber daya mineral.

“Sangat, sangat (membantu). Polisi aktif, kemudian jaksa aktif. Jaksa juga kan ada di kantor kami. Dirjen Gakkum kan dari jaksa. Dan saya pikir ini sebuah kolaborasi yang baik dan sangat membantu,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, turut memberikan respons positif atas keberadaan anggota Polri aktif.

Dia menegaskan pentingnya kehadiran polisi aktif dalam struktur kelembagaan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).