Baca tanpa iklan
“PSI tidak didesain untuk jadi partai tukang tagih. Kalau kader kita jadi bupati, wali kota, gubernur, biarkan dia melayani rakyat. Jangan diganggu dengan setoran, mahar, atau kewajiban mengakui jasa partai setiap lima menit. Itu memalukan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung praktik setoran politik yang selama ini menjadi rahasia umum di banyak partai.
Hal tersebut telah disampaikannya kepada Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.
“Setoran ke partai itu saya tolak mentah-mentah. Saya sudah bicara dengan Pak Jokowi dan Mas Ketum Kaesang. PSI tidak akan ikut-ikutan. Kita bukan pabrik pungutan,” tuturnya.
Ali mengingatkan bahwa beberapa kader PSI sudah sukses menjadi pemimpin daerah, dan PSI bangga tanpa perlu mengklaim atau menagih apapun.
“Beberapa kader kita sudah memimpin daerah. PSI berterima kasih dan bangga. Kita tidak menagih pengakuan, tidak meminta mahar. Justru kita belajar dari keberhasilan mereka. Itu baru partai yang sehat,” ucapnya.