Baca tanpa iklan
Ketiga kelompok ini kemudian disatukan menjadi Pegawai RI Serikat.
Pada era Republik Indonesia Serikat (RIS), sistem parlementer yang diterapkan membuat posisi pegawai negeri tidak stabil karena pengaruh politik partai sering menentukan kenaikan pangkat dan penempatan jabatan.
Ketidakpastian ini berlangsung hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang mengembalikan sistem presidensial berdasarkan UUD 1945.
Pada masa Demokrasi Terpimpin, kebijakan Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) dan campur tangan politik dalam birokrasi menuntut upaya khusus agar pegawai tetap netral.
Tantangan netralitas birokrasi diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961, yang membatasi keterlibatan pegawai negeri tertentu dalam politik praktis.
Namun, pelaksanaan peraturan ini tidak selalu konsisten hingga pergantian pemerintahan.
Kondisi ini memuncak hingga peristiwa G-30S, ketika sebagian pegawai pemerintah terjebak dalam dinamika politik dan ideologi yang ekstrem.
Pada awal era Orde Baru, pemerintah menata kembali birokrasi dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971, yang menetapkan KORPRI sebagai satu-satunya wadah resmi untuk menghimpun seluruh pegawai negeri di luar kedinasan formal.
KORPRI dibentuk untuk menjaga stabilitas politik dan sosial, meski pada praktiknya sempat menjadi alat politik dan berafiliasi dengan partai tertentu melalui regulasi tambahan seperti UU No. 3 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1976.
Memasuki era Reformasi, peran politik KORPRI dipertanyakan dan akhirnya disepakati bahwa organisasi ini harus bersikap netral, menjauh dari kepentingan partai politik, dan fokus pada profesionalisme serta pelayanan publik.
Sejak itu, KORPRI menegaskan komitmennya untuk menjadi organisasi yang mendukung pegawai negeri dalam menjalankan tugas secara efektif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.
(Tribunnews.com/Farra)
Artikel Lain Terkait HUT ke-54 KORPRI