TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa pembagian Interaktif Flat Panel (IFP) ke sekolah-sekolah adalah bagian dari revolusi pendidikan Presiden Prabowo Subianto untuk menjawab tantangan era digital.

Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Round Table Discussion (RTD) yang diselenggarakan Lemhanas RI dengan tema "Peningkatan Kompetensi SDM Unggul melalui Kolaborasi Multipihak di Era Digital" pada Kamis (4/12/2025).

Menurutnya, hingga 4 Desember 2025, dari total 288.865 satuan pendidikan di Indonesia, sebanyak 257.988 telah menerima perangkat tersebut sebagai langkah pemerataan akses pembelajaran di era digital.

Interaktif Flat Panel (IFP) adalah perangkat layar sentuh berbasis teknologi LED atau LCD yang dirancang untuk mendukung pembelajaran, presentasi, dan kolaborasi secara digital.

Perangkat ini memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan konten melalui fitur multi-touch, resolusi tinggi, serta integrasi sistem nirkabel.

Dalam dunia pendidikan, IFP menggantikan papan tulis konvensional maupun proyektor, sehingga proses belajar lebih interaktif, efisien, dan menarik bagi siswa maupun guru.

Keunggulan utama IFP adalah kemampuannya menghadirkan pengalaman belajar yang lebih imersif dan kolaboratif.

Guru dapat menampilkan materi, menulis, menggambar, atau memutar video langsung di layar, sementara siswa bisa ikut berpartisipasi secara aktif.

Bagi Wamen Fajar, apa yang dilakukan Presiden Prabowo sebetulnya memiliki jejak historis yang tidak lepas dari peran ayah Presiden Prabowo, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, yang pada 1978 menjadi Wakil Ketua Komisi Pembaharuan Pendidikan yang dibentuk Menteri Pendidikan Daoed Joesoef.

Komisi tersebut melahirkan kerangka kebijakan yang berujung lahirnya UU Sisdiknas No 2 Tahun 1989, dan  menegaskan pentingnya korelasi antara pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan bangsa.

Lebih lanjut, Wamen Fajar menceritakan kunjungannya pada peringatan Hari Guru Nasional di SMAN 1 Manokwari, disusul perjalanan ke Pulau Mansinam, tempat ia menyaksikan aktivitas belajar anak-anak di SD Inpres 10 Mansinam.

Sekolah tersebut dibangun melalui program Inpres No. 10 Tahun 1973 pada masa Presiden Soeharto, yang dalam enam tahun berhasil membangun lebih dari 61.000 sekolah dasar.

“SD tersebut bisa dikatakan sebagai revolusi infrastruktur pendidikan di era Pak Harto. Dan kabar baiknya, SD 10 Mansinam kini juga telah menerima IFP. Ini bukti bahwa pemerataan digital benar-benar menjangkau hingga pulau-pulau terluar,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Lemhannas, T.B. Ace Hasan Syadzily, menyampaikan perlunya lompatan pendidikan nasional di era digital.

“Di era dunia yang bergerak begitu cepat, kita harus berani memperbaiki ekosistem pendidikan secara komprehensif. Dan kita lihat saat ini, Presiden Prabowo memiliki komitmen besar memajukan pendidikan” ujarnya.