Pada tanggal 4 Desember, Menteri Kehutanan Indonesia Raja Juli Antoni mengatakan kepada anggota parlemen bahwa 20 izin hutan produksi yang mencakup 750.000 ha akan dicabut menyusul peninjauan pascabanjir di Sumatera.

"Kami menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto untuk mengumumkan pencabutan tersebut," ujarnya dalam sidang di DPR.

Dwikorita dari Universitas Gadjah Mada juga mencatat bahwa jika suatu wilayah dianggap tempat yang berbahaya untuk ditinggali, orang harus pindah. 

Namun, ia mengakui hal ini tidak mudah karena banyak di antara mereka yang mungkin telah tinggal di lokasi tersebut selama puluhan tahun. 

KEWASPADAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Badan penanggulangan bencana dan lembaga terkait juga harus diberikan anggaran yang lebih besar agar dapat bekerja lebih efektif dan membangun sistem peringatan yang efektif, kata para analis. 

“Keputusan anggaran perlu ditangani,” kata Mahawan dari Universitas Indonesia. 

“Jadi, saya pikir mengingat momentum ini, dengan prediksi peningkatan drastis bencana hidrometeorologi di masa mendatang, selain memiliki sistem peringatan dini, kita perlu meningkatkan kewaspadaan bencana dan menyediakan informasi yang valid dengan sinyal yang jelas.”

Selain mencegah dan mempersiapkan diri menghadapi bencana, pemerintah juga harus berkoordinasi lebih baik, kata Dwi dari Walhi. 

Ia mengatakan bahwa karena endapan lumpur tebal yang menutupi area yang luas, akses ke beberapa tempat terputus akibat jalan dan jembatan yang rusak.

Rumah dan bangunan tersapu dan tertutup lumpur sepenuhnya.

Jalan menuju pemulihan akan memakan waktu berbulan-bulan, tambahnya. 

“Masyarakat tidak bisa membersihkan rumah mereka sendirian. Mereka membutuhkan dukungan terkoordinasi, dapur umum, air bersih, dan logistik yang memadai,” ujar Dwi.

 "Mereka mengatakan bencana ini disebabkan oleh perubahan iklim. Namun, perubahan iklim sebenarnya juga merupakan akibat dari manusia."

Sumber: CNA