TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, menegaskan bahwa diplomasi parlemen memegang peran strategis dalam menghadapi berbagai konflik global, rivalitas kekuatan besar, serta krisis kemanusiaan yang kian kompleks. 

Diplomasi parlemen dinilai menjadi instrumen penting, untuk menjaga kepentingan nasional Indonesia di tengah dinamika geopolitik dunia.

Hal itu disampaikan Ketua BKSAP DPR Syahrul Aidi Maazat, dalam agenda Refleksi Kebijakan Politik Luar Negeri 2025 dan Outlook Kebijakan Politik Luar Negeri 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Syahrul mengatakan, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia tidak hanya melalui jalur eksekutif, tetapi juga dijalankan secara aktif melalui parlemen.

Dalam konteks ini, BKSAP berperan membangun komunikasi dan jejaring antar-parlemen dunia, sekaligus mengawal kebijakan luar negeri agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan aspirasi rakyat.

“Diplomasi parlemen menjadi instrumen penting untuk memastikan kepentingan Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika global yang semakin kompleks,” kata anggota DPR RI dari Dapil Riau II tersebut.

Dalam refleksi kebijakan luar negeri 2025 dan proyeksi 2026, BKSAP secara aktif menyoroti berbagai konflik internasional yang menjadi perhatian dunia. 

Sejumlah isu yang diangkat antara lain konflik Palestina, Sudan, dan Yaman, serta dinamika kawasan Timur Tengah yang melibatkan berbagai aktor regional, termasuk Uni Emirat Arab (UEA).

BKSAP menegaskan konsistensi sikap Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina, serta mendorong penyelesaian damai konflik di Sudan dan Yaman melalui gencatan senjata, dialog politik, dan mekanisme multilateral. 

Melalui forum antar-parlemen, Indonesia terus mengedepankan agenda kemanusiaan dan stabilitas kawasan.

Di kawasan Indo-Pasifik, meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok dipandang sebagai tantangan nyata bagi implementasi politik luar negeri bebas aktif. 

Syahrul Aidi menekankan bahwa Indonesia harus tetap menjaga keseimbangan dan kemandirian dalam menjalin kerja sama global.

“Indonesia tidak boleh menjadi objek tarik-menarik kepentingan. Kita harus menerapkan hedging diplomacy, terbuka bekerja sama, tetapi tidak menjadi alat geopolitik pihak mana pun,” ujarnya.

Selain menghadapi konflik global, BKSAP juga menekankan bahwa diplomasi Indonesia harus memberikan manfaat konkret bagi rakyat. 

Perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri, khususnya pekerja migran, menjadi salah satu prioritas utama.