TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para aktivis 98 yang tergabung dalam 98 Resolution Network kembali melaksanakan kegiatan Gotong Royong Warga Peduli Warga pada Sabtu (20/12/2025). 

Kegiatan ini mengusung agenda khusus Tali Kasih Natal dan merupakan pelaksanaan kali kedua sekaligus yang terakhir di tahun 2025, dengan total penyaluran sebanyak 8.000 paket sembako dari Bantuan Presiden (Banpres) dan BUMN.

Juru bicara 98 Resolution  Network Agus Teddy Sumantri menegaskan gerakan Warga Peduli Warga dalam menyambut perayaan Natal 2025 dilakukan hari ini di berbagai daerah secara simultan. 

Baca juga: Sambut Natal, Kapolda Bangka Belitung Serahkan Bantuan Sembako ke Panti Asuhan

Penyaluran paket Tali Kasih Natal Banpres di wilayah Jabodetabek dipusatkan di dua lokasi yaitu Gereja HKBP Rawalumbu, Bekasi yakni sebanyak 500 paket dan Gereja Katolik St. Clara, Bekasi Utara sebanyak 500 paket. 

Selain di Bekasi, pembagian Banpres juga dilaksanakan secara serentak di sejumlah daerah lainnya di Indonesia.

"Di Kota Ambon, disalurkan sebanyak 2.000 paket Banpres melalui Sekretariat Negara, serta tambahan 1.000 paket sembako yang didukung oleh Pelindo. Sementara itu, di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, disalurkan sebanyak 2.000 paket sembako dengan dukungan BUMN Angkasa Pura", ujar Agus Teddy dalam keterangannya.

Agus Teddy juga menyampaikan kegiatan Tali Kasih Natal juga dilakukan di wilayah Langowan, Sulawesi Utara—yang merupakan daerah kelahiran ibunda Presiden Prabowo Subianto—disalurkan sebanyak 2.000 paket Bantuan Presiden (Banpres) Tali Kasih Natal melalui Sekretariat Negara.

Dalam kesempatan di lokasi acara, Haris Rusly Moti, salah satu pemrakarsa 98 Resolution Network menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran telah sangat optimal mengambil langkah-langkah penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Aceh.

"Kami percaya pemerintah sedang memaksimalkan penyampaian informasi ke publik terkait tahap dan langkah yang sangat optimal yang sedang ditempuh dalam penanganan darurat bencana di Sumatera", ujar Moti yang juga aktivis 98 Yogyakarta.

Haris menegaskan bahwa publik memang mempunyai hak mendapatkan informasi terkait setiap langkah dan tahapan yang sangat optimal dalam penanganan bencana Sumatera.

 "Oleh karena itu, kami mendorong dan mendukung otoritas komunikasi pemerintahan Prabowo untuk memaksimalkan perannya dalam menginformasikan setiap langkah dan tahapan penanganan darurat bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh", tegas Haris.

Baca juga: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Salurkan Sembako ke Korban Banjir Sumut dan Aceh

Menurut Haris berkembangnya beragam disinformasi dan misinformasi terkait penangan bencana di Sumatera, itu karena pemerintah terlalu fokus dan memprioritaskan tahapan tanggap darurat, penyelamatan warga, sehingga tidak memprioritaskan komunikasi publik terkait tahapan dan pencapaian yang telah, sedang dan akan ditempuh.

"Petugas BNPB, prajurit TNI/ Polri, Pemda, berbagai Kementerian/Lembaga, serta relawan dari berbagai komunitas sosial yang sedang bertugas tanggap darurat di lapangan bukan konten kreator atau influencer. Mereka tidak jadikan bencana dan penderitaan rakyat yang terdampak bencana sebagai objek konten dan narasi medsos", ujar Haris.

Haris mengatakan Presiden Prabowo telah menjawab secara substansial terkait kritik tidak ditetapkannya bencana nasional dalam penanganan  bencana Sumatera.

Pemerintah telah menetapkan bencana Sumatera sebagai prioritas nasional yakni keterlibatan dan kepemimpinan langsung pemerintah pusat melalui penanganan berskala nasional serta pengucuran anggaran pusat untuk penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.