Baca tanpa iklan
"Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur," ucap pada Senin (29/12/2025).
Sugiono lantas mencontohkan terkurasnya APBD setelah adanya dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada 2015 yang mencapai Rp7 triliun.
Biaya tersebut, sambungnya, terus bertambah hingga pada Pilkada 2024, anggaran Pilkada menembus lebih dari Rp37 triliun.
Menurutnya, dana sebesar itu bisa digunakan untuk kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan," tuturnya.
Tak cuma itu, Sugiono juga menyoroti mahalnya biaya politik yang dikeluarkan calon kepala daerah.
Baca juga: Dukung Usulan Presiden Prabowo, Bamsoet Dorong Pilkada Dipilih oleh DPRD
Menurutnya, faktor tersebut menjadi penghambat figur-figur yang kompeten untuk mencalonkan diri.
"Dan ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa," jelasnya.
Sugiono mengatakan ketika kepala daerah dipilih DPRD, maka tidak bakal menghilangkan esensi demokrasi yang dianut Indonesia.
Dia mengeklaim pilkada oleh DPRD bisa diawasi oleh masyarakat secara lebih ketat dibanding pemilihan dilakukan secara langsung.
Selanjutnya, Sugiono memandang pilkada melalui DPRD dapat mengurang potensi terbelahnya masyarakat.
Namun, sosok yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) itu juga menegaskan agar rencana ini dibahas secara mendalam.
"Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup," ucapnya.
Sebelumnya, Prabowo yang juga merupakan Ketua Umum Gerindra, turut mendukungan usulan ini.
Dia menegaskan bahwa pemilihan secara langsung membuat bengkaknya ongkos politik.