Daftar Partai Dukung Kepala Daerah Tak Lagi Dipilih Rakyat tapi DPRD, Terbaru Gerindra

"Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang yang berduit," kata Prabowo dalam Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar di Jakarta pada 5 Desember 2025 lalu.

Baca juga: PAN Buka Peluang Dukung Pilkada Tidak Langsung, Tapi Ada Syaratnya

Prabowo juga memandang tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah justru dapat memicu praktik korupsi. 

Lebih lanjut, Prabowo menuturkan, cara tersebut juga telah dilakukan sejumlah negara, mulai dari Malaysia, India, hingga Australia.

"Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara, Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah," kata Prabowo.

Karena itu, ia menyatakan bakal mempertimbangkan dengan baik pemikiran Partai Golkar melalui Bahlil terkait pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah ke DPRD.

"Jadi ini saya kira pemikiran-pemikiran Golkar, ketua umum Golkar harus kita pertimbangkan dengan baik. Marilah kita berani," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Igman Ibrahim/Fersianus Waku/Rizki Sandi Saputra)