"Dalam kerangka tersebut, pengurangan ruang partisipasi dikhawatirkan dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem politik," kata Miriam.

Sementara Partai Golkar menyikapi perdebatan ini secara institusional melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2025 yang dipimpin Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

Golkar menilai perlu adanya kajian konstitusional dan rasional terhadap mekanisme Pilkada, tanpa menutup mata terhadap kelemahan pilkada langsung maupun risiko politik transaksional dalam mekanisme tidak langsung.

Wakil Bendahara Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) Irma Mayang Sari mengungkapkan, sikap tersebut mencerminkan pendekatan yang menempatkan substansi demokrasi di atas sekadar pilihan mekanisme.

"Golkar menegaskan setiap perubahan sistem harus ditempuh melalui mekanisme resmi partai dan kerangka konstitusi," kata Irma kepada wartawan, Jumat (2/1/2026).

Dalam konteks ini, Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) dinilai memiliki peran strategis.

BSNPG tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis kepemiluan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengawasan demokrasi internal partai.

Melalui penguatan fungsi pengawasan dan disiplin organisasi, BSNPG dinilainya berperan memastikan integritas proses politik tetap terjaga, apa pun mekanisme pilkada yang digunakan.

Lembaga ini juga diharapkan mampu mencegah praktik transaksi elite dan manipulasi opini publik yang berpotensi mencederai demokrasi.

"Wacana pilkada melalui DPRD dinilai sebagai ujian bagi kedewasaan demokrasi Indonesia. Pertanyaan kuncinya bukan hanya mekanisme apa yang dipilih, melainkan sejauh mana sistem politik mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi orientasi utama," katanya.

Dijelaskannya, keputusan Rapimnas Partai Golkar 2025 menegaskan bahwa setiap perubahan kebijakan politik harus dilakukan secara sah, terbuka, dan bertanggung jawab.

"Demokrasi, menurut pandangan partai, tidak dijalankan melalui kegaduhan opini, melainkan melalui proses institusional yang matang dan berorientasi pada percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil, merata, dan berkelanjutan," katanya.