TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal, menilai keliru apabila biaya tinggi dan praktik kecurangan dijadikan alasan untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung menjadi melalui DPRD.

Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada proses kaderisasi calon kepala daerah oleh partai politik.

“Masalah yang terjadi saat ini adalah proses itu (kaderisasi) tidak berjalan dengan baik, malah banyak yang hanya mempertimbangkan popularitas dan kemampuan finansial semata,” kata Haykal kepada wartawan, Selasa (6/1/2026). 

“Oleh karenanya, keliru jika yang disalahkan adalah sistem pilkadanya yang menggunakan pemilihan secara langsung,” sambung. 

Haykal juga menyebut pemilihan secara langsung yang selama ini dijalankan banyak diwarnai dengan politik uang.

Sehingga tingginya biaya bukan disebabkan oleh pelaksanaan pilkadan, melainkan biaya politik "gelap" yang mendominasi kompetisi. 

“Lalu apakah jika dikembalikan kepada pemilihan melalui DPRD itu akan dapat diselesaikan? Jawabannya tentu tidak,” tegas Haykal.

Selama watak politik partai masih sama, perubahan sistem itu hanya akan memindahkan biaya politik itu ke DPRD yang menurut Haykal justru semakin memperparah wajah demokrasi lokal Indonesia.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan tidak ada jaminan ihwal pilkada melalui DPRD akan menghasilkan pemimpin yang berintegritas tinggi. 

Bahkan justru cenderung tingginya transaksi politik yang terjadi dalam proses pilkada, lalu berujung menyandera kepentingan politik kepala daerah ketika menjabat.

Parpol yang mendukung dan Menolak Pilkada Melalui DPRD

Beberapa partai menyatakan dukungan terbuka terhadap usulan pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Partai Gerindra menjadi salah satu pendukung utama dengan alasan efisiensi anggaran dan upaya menekan praktik politik uang dalam pilkada langsung.

Partai Golkar juga menyatakan sejalan dengan gagasan tersebut sebagai bagian dari evaluasi sistem demokrasi elektoral.

Sementara PKB menyebut wacana itu bukan hal baru dan telah lama menjadi bahan diskusi internal partai.