Nurhadi menilai, undang-undang akan memberikan kepastian hukum, baik dari sisi kewenangan maupun pembiayaan, sekaligus memperjelas pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah. Selama ini, menurut dia, mekanisme pendanaan dan pengawasan masih terlihat kabur.

Ia juga menyinggung maraknya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah sebagai alarm perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG.

 “Ini menunjukkan kontrol belum paripurna. Tanpa dasar hukum yang kuat, sistem pengawasan sulit ditegakkan,” katanya.

Baik Andreasta maupun Nurhadi sepakat, MBG memiliki potensi besar sebagai intervensi komprehensif pembangunan sumber daya manusia.

Namun keberhasilan program tersebut mensyaratkan kebijakan yang berbasis bukti, tata kelola yang akuntabel, kepastian hukum, serta komitmen keberlanjutan lintas pemerintahan demi masa depan gizi anak Indonesia.