Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan bahwa masyarakat menghendaki pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung.
Ray menyinggung hasil survei Litbang Kompas yang mana mayoritas publik atau 77,3 persen responden menyatakan bahwa Pilkada langsung atau kepala daerah dipilih oleh rakyat merupakan sistem paling cocok.
Hal itu disampaikannya dalam menanggapi wacana Pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kembali mencuat akhir-akhir ini.
"(Litbang) Kompas sudah mengeluarkan rilis dari survei kan yang menyebut 77 persen (responden) tetap menginginkan Pilkada langsung, bukan Pilkada tak langsung."
"Sekitar 30 (persen), bahkan enggak sampai tuh yang menginginkan Pilkada di DPRD," ujarnya dalam program Overview yang bertajuk Geger Usulan Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD yang tayang di YouTube Tribunnews, Rabu (14/1/2026).
Ia pun menegaskan bahwa warga sudah menentukan pilihannya, yaitu Pilkada langsung bukan Pilkada melalui DPRD.
"Jadi saya enggak perlu lagi untuk mengungkapkan apa yang saya inginkan. Rakyat sendiri sudah menentukan pilihannya. Sebetulnya kami ingin Pilkada tetap langsung," terangnya.
Hasil Survei Litbang Kompas
Sebelumnya, hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa mayoritas responden menghendaki Pilkada langsung.
"Suara mayoritas publik yang tetap menghendaki Pilkada langsung oleh rakyat terekam dalam jajak pendapat Litbang Kompas, Desember lalu. Sebanyak 77,3 persen publik menyatakan hal itu," bunyi jajak pendapat dilansir dari Kompas.id, Senin (12/1/2026).
Kemudian yang menyebut bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD adalah sistem yang paling cocok sebesar 5,6 persen.
Sementara itu, 15,2 persen responden menyatakan "Keduanya sama saja" dan 1,9 persen publik menjawab "Tidak tahu".
Baca juga: Ketua Umum Depinas Soksi Dorong Pilkada Lewat DPRD Sebagai Wujud Evaluasi Pilkada Langsung
Dari 77,3 persen publik yang mengatakan cocok terhadap Pilkada langsung, 46,2 persen di antaranya menyatakan bahwa demokrasi dan partisipasi menjadi alasannya memilih sistem tersebut.
Lalu, 35,5 persen menjawab bahwa kualitas pemimpin menjadi alasan memilih Pilkada dipilih oleh rakyat secara langsung.
Selanjutnya, ketidakpercayaan terhadap pemerintah (5,4 persen), lainnya (1,4 persen), dan tidak tahu (4,5 persen).
Survei Litbang Kompas dilaksanakan pada 8-11 Desember 2025, dengan 510 responden dari 76 kota di 38 provinsi.