TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemarin, Senin (19/1/2026), dua kepala daerah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan KPK.

OTT KPK dilakukan di dua provinsi berbeda di Jawa Tengah dan Jawa Timur yakni :

• Bupati Pati Jawa Tengah, Sudewo.
• Wali Kota Madiun Jawa Timur, Maidi.

Kasus Bupati Pati

Bupati Pati Sudewo telah tiba di gedung KPK tadi pagi. 

Dia sempat menjalani pemeriksaan intensif di Polres Kudus, Jawa Tengah, Selasa (20/1/2026) pagi sebelum langsung diterbangkan ke Jakarta. 

Selain Sudewo, terdapat delapan orang yang digelandang ke markas lembaga antirasuah itu.

Tim penyidik turut mengamankan pihak dari unsur perangkat daerah yang diduga bertugas mengumpulkan dana suap tersebut. 

KPK mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Sudewo. 

OTT KPK terhadap politikus Partai Gerindra tersebut dipastikan berkaitan dengan praktik suap pengisian jabatan perangkat desa.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan transaksi suap tersebut diduga melibatkan sejumlah pihak demi menduduki posisi strategis di struktur pemerintahan desa.

"(Dugaan suap) terkait pengisian kaur (kepala urusan), kasi (kepala seksi), ataupun sekdes (sekretaris desa)," kata Budi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (20/1/2026).

Kasus Wali Kota Madiun

Wali Kota Madiun, Maidi, tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin (19/1/2026) malam. 

Maidi digelandang ke markas lembaga antirasuah tersebut usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Jawa Timur.

Tiba di gedung KPK, Maidi sempat melontarkan pernyataan mengenai dedikasinya terhadap Kota Madiun saat dicecar pertanyaan oleh awak media di lobi gedung KPK.

"Saya tidak pernah lelah membangun Kota Madiun. Kalau ada kekurangan, doakan saja," ucap Maidi singkat sebelum memasuki gedung KPK.

Maidi tidak sendirian. Bersamanya, turut digiring masuk melalui pintu depan gedung KPK adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun, Thariq Megah, serta seorang rekanan yang disebut sebagai orang kepercayaan wali kota.