Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – “Saya dikorbankan.” Ucapan itu keluar dari mulut Bupati Pati Sudewo saat ia berompi oranye dengan tangan terborgol digiring petugas keluar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa malam (20/1/2026).
Sudewo resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan pasca-terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan pemerasan jabatan perangkat desa.
Sudewo, yang baru menjabat sebagai Bupati Pati periode 2025–2030, tampak berjalan keluar Gedung Merah Putih KPK dengan rompi tahanan bernomor 102.
Kedua tangannya diborgol, namun ia tetap menggenggam beberapa lembar kertas sebelum masuk ke mobil tahanan.
Di hadapan awak media, ia meluapkan pembelaan.
“Saya menganggap saya itu dikorbankan. Saya betul-betul sama sekali tidak mengetahui,” ucapnya dengan nada tegas, meski wajah terlihat lelah.
Bantah Mahar Jabatan Desa
Sudewo membantah tuduhan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa.
Ia menegaskan rencana seleksi baru akan dilakukan Juli 2026 sesuai kemampuan APBD.
“Mengapa bulan Juli? Karena APBD 2026 hanya mampu memberikan gaji perangkat desa mulai September,” jelasnya.
Ia menekankan tidak pernah berbicara dengan kepala desa, camat, maupun OPD terkait mahar jabatan.
“Saya ngomong apa adanya, soal dipercaya atau tidak, monggo,” ujarnya pasrah.
Baca juga: 7 Kepala Daerah Era Prabowo Kena OTT KPK, Terbaru Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo
Klaim Integritas dan Politis
Sudewo mengaku telah memanggil Kepala Dinas PMD pada Desember 2025 untuk menyusun draf Peraturan Bupati yang ketat.
“Supaya draf itu betul-betul tidak ada celah bagi siapa pun untuk bermain. Seleksi pakai sistem CAT, ormas, LSM, media ikut mengawasi,” katanya.
Ia juga menyinggung aroma politis di balik OTT terhadap dirinya ini.
“Hampir semua kepala desa di kecamatan tersebut memang tidak mendukung saya saat Pilkada 2024,” ungkapnya.