Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji mengatakan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
Menurut Sarmuji, Presiden adalah pihak yang paling mengetahui apakah diperlukan evaluasi hingga perombakan kabinet atau tidak, termasuk mekanisme pelaksanaannya.
“Golkar berprinsip mengenai kabinet adalah hak prerogatif presiden. Beliau yang tahu mengenai apakah perlu reshuffle atau tidak dan bagaimana reshuffle dilakukan,” ujar Sarmuji saat dikonfirmasi, Sabtu (24/1/2026).
Ia menambahkan, hubungan Partai Golkar dan Presiden saat ini berjalan sangat baik.
Karena itu, apabila ada langkah seperti reshuffle, kemungkinan Prabowo akan mengajak bicara Golkar.
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Kembali Mencuat, Ini Pos-pos Menteri yang Dinilai Paling Rawan Diganti
“Hubungan kami dengan presiden sangat baik, kemungkinan besar jika terjadi sesuatu Presiden kami akan mengajak bicara,” ucapnya.
Isu perombakan kabinet kembali mencuat setelah Presiden Prabowo menggelar retret bersama jajaran menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa (6/1/2026).
Retret tersebut digelar sebagai upaya konsolidasi dan penajaman arah kebijakan pemerintah di awal 2026, sekaligus evaluasi kinerja pemerintahan.
Baca juga: Wakil Ketua Umum PAN Tanggapi Isu Reshuffle: Bisa Saja yang Diganti Justru yang Dianggap Berhasil
Sejak dilantik menjadi Presiden, Prabowo tercatat telah melakukan tiga kali reshuffle kabinet.
Reshuffle pertama dilakukan pada 19 Februari 2025 dengan mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Soemantri Brojonegoro dengan Brian Yuliarto.
Perombakan kedua dilakukan pada 8 September 2025, termasuk pergantian Menteri Keuangan serta pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
Reshuffle ketiga dilakukan pada 19 Juli 2025. Dalam perombakan kabinet tersebut Prabowo melantik 11 pejabat setingkat menteri hingga kepala lembaga.
Menteri yang Berpotensi Kena Reshuffle
Isu reshuffle kabinet merah putih Presiden Prabowo Subianto kembali menguat.
Eks Danjen Kopassus itu dikabarkan akan segera melakukan reshuffle tidak lama lagi.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai perombakan kabinet berpotensi dilakukan pada kementerian yang dinilai belum optimal menjalankan mandat politik dan program prioritas pemerintah.