Baca tanpa iklan
Sementara dari klaster konsultan, penyidik memeriksa Erika Augusta (Direktur PT Niogayo Bisnis Konsultan) yang perusahaannya diduga digunakan sebagai penampung uang suap melalui skema kontrak jasa konsultasi fiktif.
Kejar Aliran Uang
Selain mendalami proses administrasi dan negosiasi, KPK menegaskan akan menerapkan metode follow the money.
Penyidik menelusuri apakah ada aliran dana yang mengalir ke pihak-pihak lain di level yang lebih tinggi, baik di kanwil maupun Kantor Pusat DJP.
"Pemeriksaan terhadap saksi dari Ditjen Pajak, baik KPP Madya, kanwil, maupun kantor pusat, didalami terkait alur proses pemeriksaan. Termasuk nanti jika ada dugaan aliran uang kepada pihak-pihak lainnya, tentu KPK akan melacak siapa saja yang diduga mendapatkan aliran dari perkara ini," sebut Budi.
Baca juga: KPK Curiga Staf PT Wanatiara Persada Tak Sendirian Cairkan Suap Rp 4 Miliar, Kini Buru Peran Direksi
Diketahui, kasus ini bermula dari temuan kewajiban PBB PT WP tahun 2023.
Melalui mufakat jahat antara wajib pajak, konsultan, dan pejabat pajak, negara kehilangan potensi pendapatan hingga 80 persen dari nilai seharusnya.
KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, termasuk Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Dwi Budi, dan kini tengah menelusuri keterlibatan pihak lain yang memberi restu atas pengurangan pajak tersebut.