Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyoroti pengunduran diri serentak petinggi otoritas keuangan dan pasar modal Indonesia.
Menurut Ibas, dinamika tersebut harus disikapi secara jernih, proporsional, dan tidak reaktif, dengan tetap mengedepankan kepentingan jangka panjang perekonomian nasional.
Di tengah situasi tersebut, Ibas menegaskan pentingnya perbaikan pasar modal nasional dan reformasi ekonomi yang berkeadilan, terutama di tengah tantangan global yang kian kompleks.
Ibas juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah dalam menjaga stabilitas sektor keuangan nasional, termasuk langkah-langkah pembenahan kelembagaan di sektor pasar modal.
Selain itu, Ibas mendukung penunjukan Frederica Widyasari Dewi sebagai bagian dari upaya penguatan kepemimpinan dan tata kelola otoritas pasar modal ke depan.
Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Ibas menilai pasar modal merupakan salah satu pilar utama pembiayaan pembangunan nasional serta indikator penting kepercayaan investor terhadap Indonesia agar semakin kredibel, stabil, dan mampu bersaing secara global.
Soroti Posisi Indonesia di Indeks MSCI
Lebih lanjut, Edhie Baskoro yang juga merupakan lulusan bidang keuangan dari Curtin University menyoroti posisi Indonesia dalam indeks pasar saham global Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Saat ini Indonesia masih berada dalam kategori emerging market, dengan potensi untuk naik ke level yang lebih tinggi.
“Kenaikan status Indonesia di MSCI bukan sekadar simbol, tetapi pintu masuk bagi arus investasi global yang lebih besar. Ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan inklusif,” kata Ibas dalam keterangannya, Minggu (1/2/2026).
Kendati demikian, Ibas mengingatkan masih adanya tantangan struktural yang perlu dibenahi secara serius, mulai dari tata kelola perusahaan hingga praktik-praktik pasar yang belum sepenuhnya sehat.
“Kita perlu reformasi yang lebih mendalam, mulai dari penyederhanaan regulasi, peningkatan transparansi, hingga pemberantasan praktik pasar yang tidak sehat. Investor global harus yakin bahwa Indonesia adalah tempat yang aman dan terpercaya untuk berinvestasi,” ucapnya.
Tekankan Keberpihakan pada Rakyat
Di tengah ketidakpastian global, tekanan inflasi, dan tantangan struktural domestik, Ibas mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan ekonomi yang lebih pro-rakyat dan berorientasi pada sektor-sektor produktif.
Ibas menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan pasar modal dan pengisian jabatan-jabatan strategis.
“Kita tidak boleh lengah, apalagi membiarkan kepentingan segelintir elit mengalahkan kepentingan rakyat. Semua kebijakan harus berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat luas,” ucapnya.