Baca tanpa iklan
“Tokoh-tokoh parpol tidak ada,” ujar Prasetyo, seraya menekankan bahwa pertemuan tersebut bertujuan menyerap masukan sekaligus menjelaskan arah kebijakan pemerintah.
Selain Abraham Samad, forum itu juga dihadiri peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, serta mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Susno Duadji.
Sikap Kritis Tokoh
Said Didu mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo mempresentasikan langsung sejumlah kebijakan strategis dan membuka ruang diskusi terkait isu-isu sensitif, termasuk pemberantasan korupsi dan reformasi Polri.
“Walau didampingi sekitar 10 orang staf kepercayaan, Bapak Presiden mempresentasikan sendiri dan mendengarkan masukan dengan baik,” ujar Said Didu, dikutip Kompas.com, Senin (2/2/2026).
Baca juga: Operasi Ganda Dalam Satu Hari: KPK Lakukan 2 OTT Sekaligus di Jakarta dan Banjarmasin
Ia menambahkan, sikap kritis para tokoh tetap diarahkan bukan kepada pemerintah, melainkan terhadap pihak-pihak yang dinilai menghambat agenda pengembalian kedaulatan politik, ekonomi, hukum, dan pengelolaan sumber daya alam.
Pernyataan Abraham Samad menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup berhenti pada jargon dan slogan. Upaya tersebut menuntut keberanian menyentuh sektor paling sensitif dalam sistem penegakan hukum demi perbaikan tata kelola negara secara menyeluruh.
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad usai menghadiri acara diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/2/2026). Ia mengungkapkan sempat menyampaikan ke Presiden Prabowo Subainto bahwa upaya memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia harus dimulai dari pembenahan aparat penegak hukum saat pertemuan di Kertanegara, Jakarta Selatan Jumat (30/1/2026).