Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkapkan bahwa keluarga anak SD di NTT yang mengakhiri hidup, termasuk keluarga prasejahtera atau belum mampu, yang menerima bantuan dari pemerintah.
Anak SD di NTT berinisial YBR (10) tersebut sebelumnya ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di pohon Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, NTT pada Kamis (29/1/2026).
Saat proses evakuasi, polisi menemukan sepucuk surat tulisan tangan berbahasa daerah Bajawa yang ditulis oleh YBR untuk ibunya.
Banyak disebutkan bahwa penyebab YBR mengakhiri hidupnya karena tidak dibelikan peralatan tulis oleh ibunya akibat terkendala ekonomi keluarga.
Namun, hingga kini, pihak kepolisian masih menyelidiki latar belakang peristiwa itu, termasuk dugaan kekecewaan korban yang tidak dibelikan alat tulis tersebut.
Terkait kondisi keluarga YBR ini, Melki mengatakan bahwa mereka termasuk keluarga prasejahtera yang menerima bantuan dari pemerintah.
Akan tetapi, kata Melki, ternyata hal tersebut sempat terkendala karena keluarga YBR pindah kependudukan, sehingga keluarga YBR belum tercatat kembali dalam data keluarga prasejahtera.
"Kalau data yang saya dapatkan memang untuk sebagiannya itu masih jalan (pendataan keluarga prasejahtera), memang karena ini ada pergeseran kependudukan dari satu tempat di daerah kabupaten tetangga ke kabupaten yang sekarang," katanya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (5/2/2026).
Melki mengatakan bahwa keluarga YBR dulunya tinggal di Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, kemudian pindah ke Jerebuu, Kecamatan Jerebuu di Kabupaten Ngada.
"Memang persoalan administrasi yang saya dapatkan informasi itu, administrasi kependudukannya belum sempat diperbaiki. Nah, sayangnya memang kalau saya dapatkan kabar itu karena perkara administrasi ini juga mungkin dukungan terhadap keluarga ini, anak ini, si YBR ini, juga akhirnya mungkin tidak bisa maksimal," paparnya.
Atas peristiwa itu, Melki akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dan kementerian atau lembaga terkait agar persoalan administrasi seperti ini bisa dipermudah lagi ke depannya.
Baca juga: Tragedi Anak SD di NTT Akhiri Hidup, Legislator Minta Sekolah Rakyat Lebih Tepat Sasaran
"Jadi kalau dia (keluarga YBR) di kabupaten sebelumnya dapat, pindah begini ternyata administrasinya juga tidak mudah karena mesti harus dirapikan dulu baru bisa dapatkan dukungan pemerintah terkait dengan program-program untuk keluarga miskin seperti ini," ucap Melki.
DPR Bakal Panggil Kemensos-KemenPPPA
Buntut kasus bunuh diri siswa SD di NTT tersebut, Komisi VIII DPR RI berencana memanggil Kementerian Sosial (Kemensos) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko mengatakan, pihaknya akan segera menjadwalkan rapat kerja dengan dua kementerian tersebut pada pekan depan.