Baca tanpa iklan
"Nanti segera panggil sama kementerian sama Komisi VIII kita jadwalkan minggu depan," kata Singgih di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Sebagai anggota dewan yang membidangi Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Singgih menjelaskan, pemanggilan ini bertujuan untuk mengevaluasi data penerima bantuan sosial (bansos).
Dia menilai, pendataan ulang sangat diperlukan karena penyaluran bansos kerap dinilai tidak tepat sasaran, utamanya bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Kan ini sebenarnya memang keluarganya kurang mampu dan ibunya kurang perhatian terhadap anak, sehingga dia enggak ada tempat untuk curhat atau untuk berani ngomong terus itu anaknya akhirnya putus asa dan bunuh diri," ucap Singgih.
Singgih pun berharap, kejadian tragis yang dialami YBR harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperhatikan masyarakat di daerah 3T.
"Jadi mungkin hal yang memang kita evaluasi nanti misalkan kebijakan untuk bansos itu bagaimana, apakah itu nanti apakah perlu ada perubahan di pemberian," ucapnya.
"Karena kadang-kadang bansos itu kadang-kadang salah sasaran juga. Harusnya ke anak, untuk anak atau bagaimana," tambah Singgih.
(Tribunnews.com/Rifqah/Fersianus)