TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Aktivis sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, akan mendeklarasikan mendeklarasikan Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) dari tangan oligarki.

Gerakan ini akan dideklarasikan di Gedung Joeang, Jakarta, Selasa (10/2/2026) siang ini.

"Mari bersatu mengembalikan kedaulatan yang sudah dirampok oleh oligarki bersama politisi busuk, oknum pejabat, oknum aparat, oknum penegak hukum.  Deklarasi awal perjuangan 10 Februari 2026 jam 10.00 di Gedung Joeang - Jakarta," kata Said Didu di X @msaid_didu, Minggu (8/2/2026).

Di akun X itu, Said Didu juga mencantumkan poster digital.

Dia mengklaim deklarasi akan dilakukan bersama para jenderal purnawirawan TNI, tokoh nasional dan para aktivis.

Belum diketahui siapa saja yang akan hadir dalam deklarasi itu.

Said Didu mengatakan kedaulatan rakyat yang akan direbut dari oligarki adalah kedaulatan bidang politik, ekonomi, hukum, sumber daya alam, dan wilayah.

"Lembaga perjuangan ini adalah lembaga perjuangan bersama dengan tujuan bersama, baik secara individual maupun organisasi," kata Didu.

Dia mengajak semua pihak dan masyarakat Indonesia untuk datang ke acara deklarasi itu.

Setelah Bertemu Prabowo

Said Didu mengatakan rencana gerakan ini sudah diungkapkannya saat bertemu Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat (30/1/2026) malam.

Dalam pertemuan maraton selama hampir empat jam tersebut, mengenai "penculikan" kedaulatan negara oleh oligarki menjadi bahasan utama yang memicu kesepakatan tak terduga antara sang Presiden dan para pengeritiknya.

Said Didu mengungkapkan bahwa dirinya hadir membawa "mandat moral" untuk menyampaikan keresahan publik ke Prabowo.

Said Didu secara lugas memaparkan rencana pembentukan gerakan di luar pemerintahan yang bertujuan merebut kembali kedaulatan rakyat.

"Saya melaporkan langsung bahwa kami di luar akan menghimpun diri dalam gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Dan saya kaget, Presiden langsung menyatakan bahwa keresahan itu juga dirasakan di dalam," ujar Said Didu.

Menurut Didu, Presiden Prabowo sangat memahami bahwa kondisi bangsa saat ini tengah mengalami kerusakan struktural karena kedaulatan politik, ekonomi, hukum, hingga sumber daya alam telah dikuasai oleh segelintir elite.