Ringkasan Berita:

• Haedar Nashir menegaskan posisi Polri dan TNI pasca reformasi di bawah Presiden sudah melalui pertimbangan matang dan tidak perlu digeser ke kementerian lain.
• Ia menilai perubahan struktural seperti memindahkan Polri ke kementerian justru berisiko menimbulkan masalah ganda dan tidak menyelesaikan isu internal.
• Muhammadiyah mendorong penerapan prinsip good governance di Polri, TNI, dan birokrasi untuk meminimalkan korupsi serta meningkatkan pelayanan kepada bangsa dan rakyat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menyatakan jika posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pasca reformasi dibawah Presiden merupakan hasil dari pertimbangan yang matang. 

Hal itu ditekankan sejalan dengan wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu. Polri dan TNI merupakan alat negara yang sangat penting dengan fungsi yang berbeda. Jika ada masalah, akan lebih baik jika masalah tersebut diperbaiki pada lingkup internal bersangkutan.

"Kalau ada masalah lebih baik lihat kondisi di dalam danperbaiki yang ada di dalam, sebagaimana juga ada masalah dalam birokrasi pemerintahan secara keseluruhan ," kata Haedar kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/2/3036). 

Baca juga: Terima Ribuan Aduan, Mahfud Tegaskan Reformasi Polri Tak Urus Kasus per Kasus, Fokus Benahi Sistem

Menurutnya, jika setiap muncul masalah kemudian dilakukan perubahan struktural seperti menggeser posisi kepolisian, lama-kelamaan bukannya menyelesaikan masalah akan menambah masalah baru. Terlebih, kementerian satu dengan kementerian lain juga sedang ada masalah.

Dalam bahasa sederhana Haedar, penempatan Polri dibawah kementerian justru akan memunculkan dobel masalah. Karena kementerian manapun seka rang tidak ada yang tanpa masalah . Kalau Polri ada masalah digabung dengan kementerian yang ada masalah, disitulah memunculkan dobel masalah.

"Apakah dengan ada masalah kementerian kita hilangkan , kita lembur dan lain sebagainya, atau juga ketika kita punya masalah dalam kehidupan masyarakat selalu perubahan struktural , cukuplah!," tegas Haedar Nashir.

Ingantan Pentingnya Prinsip Good Governance

Ketimbang wacana penempatan Polri dibawah kementerian, Muhammadiyah menyarankan diterapkannya good governance. Baik ditubuh internal kepolisian, tentara hingga birokrasi kementerian. Sebab semuanya saat ini mempunyai masalah terkait pencegahan korupsi.

"Saya percaya Presiden Prabowo Subianto dengan kenagarawanannya dan pandangan-pandangannya yang luar biasa visioner mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi ," jelas Haedar.

Muhammadiyah berharap institusi-institusi yang ada , Polri, TNI, birokrasi, kementerian terus memperbaiki diri agar ada prinsip good governance, semakin minim korupsi dan tidak kalah penting semua melayani bangsa negara dan rakyat sesuai dengan tupoksinya.

Baca juga: Eks Kabareskrim: Kasus Narkoba eks Kapolres Bima Kota Cederai Reformasi Polri

"Kami berharap juga kepada Tim Reformasi Polri untuk dengan seksama dan bijaksana memahami persoalan secara komprehensif," harap Haedar Nashir. 

Terakhir, Haedar menegaskan jika Muhammadiyah tidak akan berbicara menyangkut orang atau personal dalam posisi di instansi pemerintahan. Termasuk dalam hal ini orang nomor satu di kepolisian. Sebab hal itu merupakan hak prerogatif dan kebijaksanaan dari Presiden Prabowo Subianto. 

"Saya yakin bahwa Pak Prabowo memiliki pandangan yang tentu luas, saksama dan bijaksana ," tutupnya. (*)