Baca tanpa iklan
"Karena yang kita butuhkan sebagai masyarakat adalah kejelasan sebetulnya bahwa pemerintah itu memiliki jalan keluar atau memitigasi atas apa yang terjadi di Iran saat ini," tutur Gusti.
"Selat Hormuz utamanya, bagaimana jika terjadi kelangkaan BBM dan sebagainya?"
Lantas, Gusti menyinggung langkah-langkah yang sudah dilakukan negara tetangga guna mengantisipasi potensi terjadinya kelangkaan BBM akibat perang AS-Israel vs Iran.
Misalnya, Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong yang sudah mengumumkan antisipasi dari pihak pemerintah.
Atau negara tetangga lain seperti Thailand, Filipina, dan Vietnam yang sudah mengimbau penerapan work from home (WFH) bagi para pegawai negeri maupun swasta, serta imbauan untuk school from home atau pembelajaran dari rumah.
Sementara, pemerintah RI yang masih belum mengumumkan langkah antisipasi dan mitigasinya, disarankan Gusti untuk meniru tindakan yang sudah dilakukan negeri jiran sebagai tindakan antisipasi jangka pendek.
"Bahkan Singapura dari minggu lalu pemerintahnya, Perdana Menteri, sudah menyampaikan tindakan-tindakan yang akan diambil, dan langkah lebih konkret diambil oleh negara-negara tetangga kita sendiri seperti Thailand, Filipina, Vietnam yang sudah menerapkan WFH bagi para pegawai negeri dan juga menghimbau para swasta untuk WFH juga seperti itu, dan school from home, bersekolah dari rumah," jelas Gusti.
"Nah, kedua tindakan ini adalah langkah yang bisa diambil dalam jangka pendek gitu untuk mengatasi masalah kelangkaan BBM yang mungkin akan terjadi."
"Kita tahu, yang disampaikan oleh Menteri ESDM, kita hanya memiliki cadangan minyak hanya 20 hari."
Menurut Gusti, terkait kondisi global saat ini, baru pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal cadangan minyak 20 hari yang terdengar dari pemerintah.
Ia melanjutkan, belum ada langkah konkret untuk mitigasi atas potensi krisis akibat konflik Timur Tengah ke depannya, selain pernyataan bersifat retorika dari Prabowo.
"Nah, itu saja yang terakhir, teknis yang kita dengar tentang kemungkinan rencana yang akan dilakukan, pemerintah hanya mengetahui 20 hari, lalu bagaimana ke depannya kan belum ada lagi, selain retorika yang disampaikan Presiden Prabowo itu," pungkas Gusti.
(Tribunnews.com/Rizki A.)