TRIBUNNEWS.COM - Bupati Cilacap Jawa Tengah, Syamsul Auliya Rachman menambah panjang daftar kepala daerah baik gubernur maupun bupati/wali kota di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang tersandung kasus korupsi.

Syamsul Auliya Rachman terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kabar penangkapan orang nomor satu di Cilacap ini, dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. 

Saat dikonfirmasi oleh Tribunnews.com melalui pesan tertulis pada Jumat (13/3/2026) siang, Fitroh mengonfirmasi kebenaran informasi penangkapan tersebut.

"Benar," jawab Fitroh singkat saat ditanya mengenai kepastian kabar tertangkap tangannya bupati Cilacap dalam operasi tersebut.

Hingga saat ini, pihak KPK belum membeberkan secara rinci terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi apa yang menjerat sang bupati, siapa saja pihak lain yang turut diamankan, pun dengan barang bukti yang disita oleh tim penyidik di lapangan.

Syamsul Auliya Rachman baru setahun menjabat Bupati Cilacap. 

Dia dilantik secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Februari 2025 lalu untuk masa jabatan 2025–2030.

Sesuai ketentuan KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal dan menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi tangkap tangan ini.

Baca juga: Harta Kekayaan Bupati Cilacap yang Kena OTT KPK, Punya Utang Rp215 Juta

Daftar Kepala Daerah Era Prabowo Kena OTT KPK

Sebelumnya, Bupati Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Muhammad Fikri Thobari terciduk dalam OTT KPK pada 9 Maret 2026.

Pada 3 Maret 2026, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.

Lalu pada bulan Januari 2026, KPK melakukan OTT terhadap dua kepala daerah.

KPK melakukan OTT di wilayah Madiun, Jawa Timur, pada 19 Januari 2026. Dalam operasi senyap ini, KPK mengamankan Wali Kota Madiun, Maidi.

KPK juga menangkap delapan orang dalam OTT KPK di Jawa Tengah pada hari yang sama dengan mengamankan Bupati Pati, Sudewo.