TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terdakwa Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi minta putusan yang adil dalam perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Permohonan itu disampaikan dalam pledoi pribadinya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).

Mulanya di persidangan Nurhadi menegaskan dirinya tidak boleh dihukum hanya karena adanya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh orang lain, tanpa bukti konkret adanya keterlibatannya.

"Apabila pembuktian masih menyisakan keraguan, maka demi hukum keraguan tersebut haruslah berpihak kepada saya selaku terdakwa," imbuhnya.

Nurhadi mengatakan ia tidak meminta keistimewaan. Hanya memohon keadilan yang objektif, berdasarkan hukum.

Baca juga: Bekas Sekretaris MA Nurhadi Dituntut 7 Tahun Penjara Perkara Gratifikasi dan TPPU

Pada usianya yang sudah berusia lanjut, dirinya hanya ingin hidup dengan tenang bersama keluarga.

Lebih lanjut, ia membantah seluruh dakwaan yang ditujukan kepadanya.

"Dalam perkara ini saya dengan tegas menyatakan bahwa saya tidak pernah mengurus perkara, apalagi meminta uang untuk mengurus perkara. Saya tidak pernah mengintervensi putusan. Saya tidak pernah menerima aliran dana sebagaimana yang didakwakan," tegasnya.

Di akhir pembelaannya, ia menyerahkan sepenuhnya putusan kepada majelis hakim.

"Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada kebijaksanaan dan integritas Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada saya," tutup Nurhadi.

Tuntutan 7 Tahun Penjara 

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, dituntut 7 tahun penjara dalam perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Selain pidana badan, jaksa juga menuntut Nurhadi dijatuhi denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan, serta pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp137 miliar subsider 3 tahun penjara.

Dalam pertimbangan yang memberatkan, jaksa menyatakan perbuatan Nurhadi tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jaksa juga menilai Nurhadi menyalahgunakan kewenangan pada jabatannya.

“Pejabat yang melakukan tindak pidana melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan,” kata jaksa saat membacakan pertimbangan memberatkan, PN Tipikor Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Adapun dalam pertimbangan yang meringankan, jaksa menyebut Nurhadi memiliki tanggungan keluarga.