TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional dinilai perlu difokuskan pada perubahan pola mobilitas masyarakat, khususnya dengan mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Pengamat tata kota, Yayat Supriyatna, menyebut peralihan secara masif ke moda transportasi massal, terutama di wilayah perkotaan, berpotensi signifikan menghemat konsumsi BBM.

“Peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi massal di kota-kota besar seperti Jabodetabek akan sangat efektif dalam penghematan BBM, karena volume kendaraan di kawasan ini sangat besar,” ujar Yayat dalam keterangannya, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, wilayah Jabodetabek saat ini sudah memiliki ekosistem transportasi publik yang relatif lengkap.

Moda berbasis rel seperti MRT, LRT, dan KRL mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar secara efisien.

Selain itu, layanan TransJakarta dan mikrotrans juga memperluas jangkauan mobilitas masyarakat.

Ia menilai, masyarakat sebenarnya hanya perlu menyesuaikan waktu dan kebiasaan mulai beralih ke transportasi publik.

Jika dilakukan secara luas, langkah ini akan berdampak langsung pada penurunan konsumsi BBM.

Tak hanya di Jabodetabek, Yayat menekankan pentingnya pendekatan serupa di daerah.

Namun, tantangannya lebih kompleks karena keterbatasan infrastruktur dan layanan transportasi publik yang belum optimal, terutama di luar Pulau Jawa.

“Di daerah, pendekatannya tidak cukup hanya infrastruktur. Harus dibangun budaya mobilitas baru, misalnya dengan mendorong aktivitas berjalan kaki melalui penataan zonasi,” jelasnya.

Ia mencontohkan, pemerintah daerah dapat merancang kawasan dengan radius tertentu—misalnya 200 meter antara tempat tinggal dan lokasi aktivitas—yang ramah bagi pejalan kaki.

Dengan demikian, masyarakat tidak lagi bergantung pada kendaraan pribadi untuk perjalanan jarak pendek.

Baca juga: BBM Melonjak Gila-gilaan! Warga AS Ngamuk Tanggung Dampak Perang Iran

Selain itu, optimalisasi transportasi kolektif juga dinilai penting, terutama bagi pegawai pemerintah maupun swasta.

Penyediaan bus antar-jemput dari titik tertentu dinilai lebih efisien dibanding penggunaan kendaraan dinas individu.