TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga kajian GREAT Institute menilai langkah awal Pemerintah Indonesia dalam merespons gejolak ekonomi global akibat konflik Iran dengan poros Israel–Amerika Serikat sudah berada di jalur yang tepat. 

Meski demikian, peneliti Ekonomi GREAT Institute, Yossi Martino mengingatkan adanya risiko besar terhadap APBN 2026, di mana defisit berpotensi melampaui batas hukum 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Ketegangan di Timur Tengah yang tereskalasi sejak akhir Februari 2026 mendisrupsi jalur energi di Selat Hormuz.

Dampaknya, harga minyak mentah Brent melonjak mendekati 120 dolar AS per barel dan menekan nilai tukar Rupiah ke kisaran Rp16.900 hingga Rp17.058 per dolar AS.

Kebijakan pemerintah dalam merespons ini yakni meluncurkan 8 butir transformasi budaya kerja nasional, mencakup work from home (WFH) bagi ASN, efisiensi perjalanan dinas, refocusing belanja kementerian/lembaga, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi 5 hari, dan penguatan efisiensi energi.

Ia menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut relevan dan terukur untuk tahap awal. Namun, ia mengingatkan perlunya kewaspadaan jangka panjang.

“Pemerintah sudah mengambil langkah awal yang penting. Tetapi kita harus jujur bahwa ini baru fase pertama. Kalau tekanan global bertahan lebih lama dan lebih dalam, pertanyaannya bukan lagi apakah pemerintah sudah bertindak, melainkan apakah paket respons yang ada masih cukup untuk menjaga APBN, stabilitas harga, dan kepercayaan pasar,” kata Yossi, Kamis (2/4/2026).

Yossi mengatakan, struktur energi nasional yang masih bergantung pada impor BBM membuat fiskal Indonesia rentan terhadap guncangan eksternal.

Ketahanan energi ini kata dia, harus dipandang sebagai isu kedaulatan ekonomi.

Adapun dalam kajiannya, GREAT Institute menyusun model simulasi 5 skenario berdasarkan variabel harga minyak, kurs rupiah, imbal hasil obligasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Terdapat 3 skenario utama yang menonjol.

Pertama, jika harga minyak di rentang 93-97 dolar AS per barel, defisit diperkirakan mencapai 3,25-3,55 persen PDB.

Kedua, jika disrupsi berlanjut dan harga minyak di rentang 95-105 dolar AS per barel, defisit diprediksi pada 3,40-3,80 persen PDB.

Ketiga, jika eskalasi berkepanjangan mendorong harga minyak ke 105-120 dolar AS per barel, defisit bisa membengkak hingga 3,80-4,30 persen PDB.