Ringkasan Berita:

• Riset DIR: percakapan publik soal BBM dominan waspada, pola wait and see sangat kuat.
• Krisis energi global akibat penutupan Selat Hormuz dan perang AS–Israel dengan Iran memicu lonjakan harga minyak dunia.
• Pemerintah ambil kebijakan jangka pendek: WFH Jumat, efisiensi anggaran, pembatasan perjalanan dinas, harga BBM subsidi tetap.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Deep Intelligence Research (DIR), lembaga riset dan penyedia layanan analisis big data, merilis temuan terbaru terkait dinamika percakapan publik mengenai isu Bahan Bakar Minyak (BBM) pada periode pemantauan 14 Maret hingga 1 April 2026.

Rentang waktu ini diambil sebelum arus mudik mencapai puncak, hingga muncul isu kenaikan harga BBM per 1 April 2026 yang ternyata tidak terbukti.

Data menunjukkan peningkatan volume percakapan signifikan menjelang akhir Maret, dipicu sentimen global dan isu domestik seperti stok BBM serta kabar kenaikan harga.

Direktur Komunikasi DIR, Neni Nur Hayati, menjelaskan analisis dilakukan terhadap 11.696 media siber nasional dan internasional, 242 media cetak, 32 media elektronik, serta seluruh platform media sosial (X, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Threads).

“Hasil monitoring menunjukkan pemberitaan di media mainstream didominasi sentimen positif sebanyak 71 persen, netral 4%, dan negatif 26%. Adapun di media sosial emosi 'Anticipation' (Kewaspadaan) menjadi narasi utama di hampir seluruh platform. Publik terpantau sangat reaktif terhadap isu penutupan Selat Hormuz dan konflik di Timur Tengah yang dikhawatirkan berdampak pada harga energi domestik. Terdapat total 194.419 percakapan, dengan 910.371.595 audience dan 302.054.247 engagement,” kata Neni dalam rilis diterima Tribunnews, Sabtu (4/4/2026).

Neni menambahkan, “Data kami menangkap adanya pola 'wait and see' yang sangat kuat dari masyarakat. Narasi media mainstream saat ini didominasi sentimen positif terkait jaminan stok dari pemerintah dan Pertamina. Berbeda dengan di media sosial seperti X dan Threads, terdapat keresahan (emosi Fear dan Anger) yang berkaitan dengan potensi krisis energi dan dampaknya terhadap biaya logistik.”

Analisis Word Cloud DIR juga menemukan wacana kebijakan alternatif seperti Work From Home (WFH) mulai muncul secara organik dalam percakapan netizen sebagai opsi mitigasi jika tekanan energi berlanjut.

DIR merekomendasikan komunikasi publik yang lebih empatik dan berbasis data untuk meredam spekulasi di ruang digital.

Publik berharap situasi menuju krisis energi segera selesai dengan solusi konkret.

“Emosi Anticipation dalam media sosial yang terlalu tinggi seringkali menjadi pemicu panic buying dan berubah menjadi kemarahan dalam waktu yang sangat cepat jika tidak dilakukan antisipasi,” tutup Neni.

Baca juga: Usapan Peti dan Air Mata Keluarga Iringi 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon

 
Krisis Energi Global

Penutupan Selat Hormuz, jalur vital yang menyalurkan sekitar 20 persen energi dunia, memicu lonjakan harga minyak mentah internasional.

Situasi ini terjadi di tengah perang Amerika Serikat–Israel dengan Iran yang menambah ketidakpastian pasokan energi global.

Dampak langsungnya bukan sekadar kekhawatiran, melainkan kenaikan nyata harga minyak dunia yang berimbas pada potensi krisis energi domestik.

 
Kebijakan dan Harga BBM

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM mulai 1 April 2026 meski harga minyak dunia melonjak.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut langkah ini diambil untuk menjaga konsumsi domestik sekaligus menekan beban biaya energi.

Salah satu kebijakan utama adalah penerapan WFH setiap Jumat bagi ASN, yang juga dianjurkan untuk sektor swasta.

Skema ini diperkirakan menghemat Rp6,2 triliun dalam kompensasi BBM. Selain itu, pemerintah melakukan efisiensi anggaran Rp121–130 triliun, membatasi perjalanan dinas dan kendaraan dinas, serta memperketat pembelian BBM subsidi melalui aplikasi MyPertamina. Program makan bergizi gratis juga diatur ulang untuk efisiensi Rp20 triliun.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga BBM subsidi maupun nonsubsidi.

Penegasan ini diharapkan memberi kepastian kepada masyarakat agar tidak panik, dengan jaminan bahwa ketersediaan BBM dalam negeri tetap aman.