Ringkasan Berita:

• Polri tengah menyusun standar perlengkapan minimum bagi personel melalui konsep Minimal Essential Police Equipment (MEPE). 
• Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rakernis Logistik Polri di Jakarta Timur pada 12 Mei 2026. 
• Tujuannya adalah memastikan setiap anggota memiliki dukungan sarana memadai untuk menjalankan tugas di lapangan.
• Sebagai bagian dari program ini, Polri telah menyalurkan sekitar 430 unit kendaraan operasional, termasuk motor, mobil patroli listrik.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tengah menyusun standar perlengkapan minimum bagi personel melalui konsep Minimal Essential Police Equipment (MEPE). 

Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Logistik Polri di Gedung Slog Polri, Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (12/5/2026).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap anggota memiliki dukungan sarana yang memadai dalam menjalankan tugas di lapangan.

“Baru saja kita juga membagikan beberapa alat operasional yang tentunya sangat dibutuhkan bagi anggota ada kurang lebih 430 unit kendaraan, mulai dari motor, kemudian mobil patroli dengan tenaga listrik, dan juga peralatan-peralatan patroli di wilayah-wilayah konflik seperti di Papua, Papua Tengah, Dogiyai," katanya.

Selain kendaraan operasional, Polri juga menyalurkan ambulans yang dibutuhkan terutama dalam situasi darurat. 

Sejumlah kendaraan lain juga disiapkan untuk membantu pelayanan kepada masyarakat terdampak banjir.

“Dan juga ambulans yang tentunya sangat dibutuhkan khususnya di situasi-situasi darurat. Juga ada beberapa kendaraan yang bisa digunakan pada saat melayani masyarakat yang terdampak banjir," ungkapnya.

Dukungan perlengkapan tersebut disebut sebagai bagian dari optimalisasi peran Staf Logistik Polri agar mampu menunjang seluruh personel yang bertugas di fungsi operasional.

Dengan dukungan sarana yang memadai, Polri berharap kehadirannya semakin maksimal dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan publik, hingga penegakan hukum.

“Sehingga kehadiran Polri dalam memberikan rasa aman, dalam melaksanakan tugas kita mulai dari menjaga stabilitas Kamtibmas sampai dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan tugas-tugas yang terkait dengan penegakan hukum," imbuh Jenderal Sigit.

Konsep MEPE berfungsi sebagai acuan standar perlengkapan minimal yang harus dimiliki institusi kepolisian, dengan penyesuaian karakteristik wilayah tugas masing-masing.

“Khususnya bagaimana kita sebagai institusi yang memiliki tugas menjaga keamanan, menjaga keteraturan sosial, betul-betul bisa maksimal dan sebentar lagi saat ini kita juga sedang menyusun MEPE, bagaimana ini menjadi harapan bahwa kita memiliki standar terkait dengan Minimal Essential Police Equipment. Jadi peralatan standar minimal yang harus kita miliki," paparnya.

Polri berharap seluruh persiapan tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pelaksanaan tugas pokok kepolisian secara optimal.

“Dan tentunya ini semua bagian dari upaya kita agar kita selalu siap dengan seluruh dukungan peralatan yang ada, disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Sehingga kemudian pada saat Polri tampil dan turun, betul-betul bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan semaksimal mungkin," tuntas Kapolri.

Rekomendasi standar peralatan

Sebelumnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) merekomendasikan standar minimum peralatan anggota dalam pengamanan unjuk rasa atau demo.

Sekretaris KPRP Jenderal Polisi (Purn) Ahmad Dofiri menegaskan ke depan anggota Polri dilarang keras menganggap pengunjuk rasa sebagai musuh atau lawan.

Hal ini menjadi salah satu poin krusial dalam laporan akhir reformasi Polri yang diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa (5/5/2026).

"Ke depan diatur di sini (rekomendasi)bharus mengedepankan de-eskalasi diatur juga bagaimana menyikapi para pengunjuk rasa itu bukan lagi sebagai musuh atau lawan," ujar Akhmad Dofiri saat memberikan penjelasan di Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2026).

Perubahan paradigma ini bukan tanpa alasan. 

KPRP dibentuk oleh Presiden Prabowo sebagai respons atas desakan publik setelah kerusuhan besar yang pecah pada akhir Agustus 2025 lalu.

Dalam poin operasional yang disusun KPRP, penanganan massa harus dilakukan dengan cara-cara yang lebih lembut atau deeskalasi untuk mencegah bentrokan fisik yang memakan korban.

Dofiri menyebut, Polri harus menggunakan standar peralatan yang lebih humanis dalam menghadapi demonstrasi.

Penggunaan kekuatan harus menjadi jalan paling terakhir dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat.

"Peralatan yang digunakan harus lebih humanis. Bagaimana pergelaran kekuatan di lapangan, patroli, hingga penanganan unjuk rasa, semua ada rekomendasi lengkapnya di sini," kata mantan Wakapolri tersebut sambil menujuk buku yang berisi rekomendasi untuk Presiden.

Dofiri menjelaskan, reformasi di bidang operasional ini menyasar tiga fungsi utama Polri, yakni Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas), Penegakan Hukum, serta Perlindungan dan Pelayanan.

Khusus untuk pengamanan demo, KPRP menekankan pentingnya pendekatan persuasif yang mengedepankan dialog guna mencegah terjadinya gesekan di lapangan sejak dini.

Langkah ini juga harus didukung dengan penerapan standar peralatan baru berupa instrumen pengamanan yang tidak provokatif namun tetap efektif dalam menjaga ketertiban.

Selain itu, aspek transparansi digital menjadi poin krusial, di mana penggunaan teknologi seperti rekaman video di lokasi aksi akan dioptimalkan untuk memantau secara langsung perilaku anggota Polri saat tengah menghadapi massa.