TRIBUNNEWS.COM – Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Menurut Bamsoet, arah kebijakan fiskal 2027 menunjukkan pemerintah tengah membangun fondasi pertumbuhan jangka panjang melalui pendekatan yang realistis, terukur, dan fokus memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

“Kerangka ekonomi dan kebijakan fiskal 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo memperlihatkan keberanian pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memperkuat perlindungan sosial masyarakat,” ujar Bamsoet usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Ia menilai APBN ditempatkan sebagai instrumen penting untuk memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Dalam rapat tersebut turut hadir Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pimpinan MPR RI, pimpinan DPR RI, sejumlah ketua umum partai politik, anggota DPR dan DPD, serta para menteri Kabinet Merah Putih.

Bamsoet menjelaskan desain RAPBN 2027 mencerminkan sikap kehati-hatian pemerintah dalam mengelola fiskal. Target defisit yang dipatok pada kisaran 1,80–2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dinilai menunjukkan disiplin fiskal tetap dijaga meski kebutuhan pembiayaan program prioritas nasional meningkat.

Menurutnya, langkah tersebut penting mengingat berbagai lembaga internasional masih memproyeksikan perlambatan ekonomi global akibat ketegangan geopolitik, volatilitas harga energi, dan fragmentasi perdagangan internasional.

“Pemerintah sangat tepat menjaga defisit tetap terkendali. Ini penting untuk menjaga kepercayaan pasar, menjaga rating investasi Indonesia, sekaligus memastikan ruang fiskal tetap tersedia menghadapi berbagai tekanan global yang sewaktu-waktu bisa muncul,” katanya.

Bamsoet juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok mencapai 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027.

Menurutnya, target tersebut merupakan upaya pemerintah untuk keluar dari pola pertumbuhan ekonomi di kisaran lima persen yang berlangsung selama satu dekade terakhir.

Ia menilai target tersebut masih realistis apabila didukung percepatan hilirisasi industri, penguatan investasi, perluasan sektor manufaktur, pengembangan ekonomi digital, dan peningkatan konsumsi domestik.

“Target pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen memang menantang, tetapi sangat mungkin dicapai apabila industrialisasi nasional berjalan konsisten, hilirisasi diperluas, investasi dipermudah, dan penciptaan lapangan kerja formal dipercepat,” ujarnya.

Baca juga: Perkuat Hilirisasi, Arsari Tambang akan Bangun Pusat Riset Timah dan REE di Bangka

Selain pertumbuhan ekonomi, Bamsoet juga menyoroti target indikator kesejahteraan sosial yang menjadi sasaran pembangunan 2027.

Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi kisaran 6–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka berada pada rentang 4,30–4,87 persen, serta rasio gini di level 0,362–0,367.

Menurut Bamsoet, arah kebijakan tersebut menunjukkan pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar angka pertumbuhan semata, tetapi juga memastikan pemerataan kesejahteraan.