TRIBUNNEWS.COM - Komitmen pemerintah untuk melindungi anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) patut diapresiasi.

Kendati demikian, implementasi kebijakan ini perlu dievaluasi secara cermat agar tidak menghasilkan regulasi yang salah sasaran dan mengalihkan perhatian dari ancaman digital yang sesungguhnya dihadapi anak-anak Indonesia.

Perdebatan publik mengenai PP TUNAS selama ini banyak berfokus pada platform media sosial dan layanan game digital. Padahal, sebagian besar platform besar telah mengembangkan berbagai mekanisme perlindungan anak, mulai dari pembatasan usia, parental control, moderasi konten, sistem pelaporan, hingga pengawasan berbasis kecerdasan buatan yang terus diperbarui.

Dengan kata lain, platform-platform tersebut pada umumnya telah memiliki insentif, sumber daya, dan infrastruktur untuk meningkatkan perlindungan pengguna anak dan telah menerapkan standar keamanan bahkan sebelum PP TUNAS diberlakukan.

Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia (AGI), Shafiq Husein, menyampaikan bahwa peran orang tua tetap menjadi faktor paling penting dalam melindungi anak di ruang digital. AGI berharap sosialisasi PP TUNAS dilakukan secara lebih masif sehingga tujuan dan implementasi kebijakan dapat dipahami secara proporsional oleh seluruh pemangku kepentingan.

Shafiq mencontohkan, sampai saat ini masih terdapat ketidakjelasan terkait implementasi PP TUNAS di tingkat industri. Menurutnya, hambatan utama penerapan regulasi tersebut bagi para pengembang game adalah belum adanya kejelasan teknis serta kesiapan implementasi di kalangan developer maupun pelaku industri. Akibatnya, inovasi dan kreativitas digital menjadi kian dipertaruhkan.

“Kabarnya masih simpang siur sekali di luar, sedangkan informasi yang turun ke kami juga memang masih lumayan minim untuk itu,” ujar Shafiq.

Shafiq menilai, pembuat kebijakan perlu berhati-hati agar tidak terjebak pada pendekatan yang salah fokus. Keberhasilan perlindungan anak tidak boleh diukur hanya dari seberapa banyak kewajiban baru yang dibebankan kepada platform media sosial atau layanan game yang relatif telah memiliki sistem perlindungan dan tata kelola yang memadai. 

Baca juga: Melihat Efektivitas Perlindungan Anak Melalui Penerapan PP Tunas

Ancaman Digital yang Sebenarnya

Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah, apakah anak-anak Indonesia semakin terlindungi dari perjudian online, eksploitasi digital, penipuan siber, dan berbagai ancaman berisiko tinggi lainnya?

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama PP TUNAS tidak hanya terletak pada substansi regulasi, tetapi juga pada kepastian implementasi dan komunikasi kebijakan. Regulasi yang baik memerlukan pedoman teknis yang jelas, sosialisasi yang memadai, serta ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah dan pelaku industri agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara efektif tanpa menimbulkan ketidakpastian bagi sektor ekonomi digital yang patuh terhadap aturan.

Di sisi lain, ancaman yang paling nyata justru berasal dari platform berisiko tinggi yang selama ini menjadi sarana perjudian online, penjualan barang ilegal, penipuan digital, eksploitasi anak, dan berbagai aktivitas melanggar hukum lainnya.

Jika tujuan utama PP TUNAS adalah melindungi anak dari risiko digital, maka pendekatan kebijakan harus diarahkan pada sumber risiko terbesar, bukan pada platform yang paling populer digunakan masyarakat. Ancaman terhadap keamanan dan privasi data bukan berasal dari platform yang selama ini telah mengikuti standar keamanan global.

Dalam konteks Indonesia, judi online merupakan ancaman digital yang jauh lebih mendesak. Selain merusak kondisi ekonomi keluarga, judi online juga memiliki dampak sosial dan psikologis yang serius, terutama bagi generasi muda.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kecanduan judi dapat memicu gangguan kesehatan mental, penurunan produktivitas, masalah pendidikan, konflik keluarga, hingga peningkatan risiko tindakan kriminal. Berbeda dengan aktivitas digital produktif yang dapat meningkatkan literasi dan keterampilan, judi online justru mendorong perilaku spekulatif yang merusak masa depan individu maupun masyarakat.

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan nilai transaksi judi online mencapai sekitar Rp327 triliun pada 2023 dan meningkat menjadi sekitar Rp359 triliun pada 2024. Meskipun berbagai langkah penindakan telah dilakukan, angka transaksi pada 2025 masih berada pada level yang sangat besar. Secara kumulatif, perputaran dana judi online dalam beberapa tahun terakhir telah mencapai lebih dari Rp1000 triliun.

Apabila visi Indonesia Emas 2045 yang menjadi perhatian kita bersama, maka Indonesia membutuhkan generasi muda yang sehat, produktif, kreatif, dan memiliki keterampilan digital yang tinggi untuk bersaing di tingkat global, bukan pembatasan yang salah sasaran.