Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemrakarsa 98 Resolution Network, , menilai Indonesia saat ini tengah menghadapi upaya destabilisasi yang dilakukan secara terkoordinasi dan menyasar kepercayaan publik maupun pasar terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Menurut Haris, gejolak yang terjadi di pasar keuangan, termasuk pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah, tidak dapat dilihat semata-mata sebagai dinamika ekonomi biasa.
"Kita sedang menghadapi sebuah peperangan (warfare) yang dilancarkan secara senyap dan samar. Kami menilai gejolak IHSG dan pelemahan nilai tukar rupiah sebagai sebuah serangan destabilisasi terkoordinasi," ujar Haris dalam keterangannya.
Ia menyoroti munculnya berbagai narasi di ruang publik seperti "sale Indonesia", "1998 redux", "buang rupiah", hingga "Indonesia gelap" yang menurutnya merupakan bagian dari upaya menggerus kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Haris, kampanye tersebut bertujuan mendorong depresiasi rupiah, pelemahan pasar modal, serta memicu pelarian modal yang pada akhirnya dapat menekan cadangan devisa nasional.
Ia menilai ada pihak-pihak yang berupaya mengulang situasi krisis yang pernah terjadi pada 1998 melalui rekayasa guncangan ekonomi yang kemudian berujung pada gejolak politik.
Baca juga: Gatot Nurmantyo Peringatkan Indonesia Menghadapi Triple Crisis, Sebut Gejala 1998
Nilai Kondisi Saat Ini Berbeda dengan 1998
Meski demikian, Haris meyakini skenario yang disebutnya sebagai "1998 redux" tidak akan terjadi.
Menurutnya, kondisi geopolitik global saat ini sangat berbeda dibandingkan saat krisis Asia 1998.
Kala itu, kata Haris, dunia masih berada dalam tatanan unipolar dengan dominasi Amerika Serikat dan pengaruh kuat lembaga-lembaga multilateral seperti Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund, World Bank, dan World Trade Organization.
"Saat ini dunia sudah bergerak ke arah multipolar. Kondisinya berbeda dengan 1998," ujarnya.
Sebut Ada Tiga Poros yang Dirugikan
Haris mengklaim terdapat tiga kelompok kekuatan yang menurutnya merasa dirugikan oleh sejumlah kebijakan Presiden Prabowo.
Pertama adalah kelompok yang disebutnya sebagai oligarki ekonomi nasional yang selama ini memperoleh keuntungan dari praktik ekonomi rente.
Kedua, korporasi dan aktor multinasional yang terdampak oleh kebijakan pengelolaan sumber daya nasional.
Ketiga, negara tetangga yang menurut Haris selama ini memperoleh keuntungan dari aliran dana dan aktivitas ekonomi yang berasal dari Indonesia.
"Menurut kami oligarki serakahnomic nasional sangat dirugikan oleh kebijakan Presiden Prabowo. Selain itu, poros korporasi dan aktor multinasional. Berikutnya, salah satu negara tetangga kita yang juga dirugikan oleh kebijakan Presiden Prabowo," katanya.