Baca tanpa iklan
Yatalathof juga mengkritik pemerintah yang dinilai lebih fokus membangun citra dibanding menyelesaikan persoalan masyarakat.
Yatalathof menegaskan aksi yang digelar mahasiswa bukan didasari perbedaan pandangan politik.
Namun, aksi tersebut merupakan bentuk respons terhadap berbagai persoalan yang dianggap merugikan masyarakat luas.
"Ini bukan soal perbedaan politik. Ini soal siapa yang benar-benar dirugikan dan jawabannya adalah kita semua lah sebagai rakyat yang dirugikan," jelasnya.
Yatalathof turut menyinggung sejumlah kebijakan pemerintah yang menjadi sorotan mahasiswa.
Mulai dari kebijakan perpajakan, persoalan lapangan pekerjaan hingga isu militerisme di lingkungan sipil.
"Di saat rakyat dicekik oleh pajak UMKM melalui PP 20/2026, pemerintah justru membatalkan royalti minerba untuk oligarki. Di saat generasi muda melamar kerja tanpa kepastian, anggaran negara bocor ke program-program yang tak jelas hasilnya," katanya.
Ia juga menyoroti masuknya unsur militer ke ruang-ruang sipil, termasuk lingkungan pendidikan.
"Di saat kampus seharusnya jadi ruang berpikir bebas, militerisme justru sengaja disusupkan ke dalamnya," tegas dia.
(Tribunnews.com/Chrysnha, Nuryanti, Mario Christian Sumampow/l, Reynas Abdila)) (Kompas.com/Dian Erika Nugraheny/Ruly Kurniawan)