TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Namun, instruksi Jokowi tersebut tidak sepenuhnya mendapat respons positif dari kepala daerah. Satu diantaranya Wali Kota Malang Sutiaji.

Sutiaji mengungkapkan harga mobil listrik mahal.

Baca juga: Instruksi Jokowi Pejabat Pemerintah Pakai Kendaraan Listrik, DFSK Siap Hadapi Lonjakan Permintaan

Oleh karena itu, Sutiaji belum memikirkan mengganti kendaraan dinas dengan mobil listrik.

Saat ini, Sutiaji masih menggunakan mobil dinas Toyota Camry Hybrid yang menggunakan BBM.

Sutiaji menyampaikan, mengganti ke mobil listrik ini membutuhkan anggaran yang cukup besar.

"Sebenarnya kalau uangnya ada ya siap. Tapi kan gak nutut dengan anggaran kita. Kalau ada yang murah ya mau saja," ucapnya kepada Surya.

Ke depan, para pejabat di instansi pemerintah diminta menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan operasional dinas.

"Kalau Surabaya memungkinkan. Kenapa? Karena APBD nya sudah Rp 11 triliun. Di kami maunya begitu. Saya kemarin ngobrol-ngobrol, kalau membikinkan di harga Rp 500-600 jutaan itu kita mungkin akan beralih ke mobil listrik. Problemnya hanya di harga," ujarnya.

Meski demikian, pria kelahiran Lamongan juga turut memantau harga-harga mobil listrik di Pasaran.

"Mobil listrik itu termurah masih di angka Rp 800 juta. Apalagi Pak Sek maunya Tesla yang computerize. Rp 1,5 miliar itu yang biasa, yang autopilot. Yang bagusan Rp 2,2 miliar," terangnya.

Baca juga: Supercar Listrik BYD Siap Debut Akhir Tahun, Ini Penampakan Prototipenya

Dia juga mempersilahkan bagi warga Malang beralih menggunakan mobil listrik, seandainya memiliki rezeki lebih.

"Kalau masyarakatnya, monggo (beralih menggunakan kendaraan listrik). Karena selain harganya yang tinggi, kedua masalah ada di charge," tuturnya.

Kementerian Keuangan Bingung Tetapkan Ukuran Standar Pejabat