“Rantai pasok ini yang besar kaitannya dengan G20. Kita harapkan seluruh lapisan, termasuk dukungan pemerintah daerah, terus mendorong produk UMKM unggulan untuk meningkatkan kapasitasnya. Karena kelokalan ini yang menjadi kekuatan (UMKM) kita untuk mendunia,” kata Eddy.

Baca Juga: Mengapa Indonesia Bisa Menjadi Anggota G20? Ini Penjelasannya

Pemerintah juga melakukan berbagai upaya kemitraan dalam menjaga rantai pasok. Salah satunya dengan menggelontorkan 40 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor UMKM.

“Presidensi G20 menjadi kesempatan yang harus kita manfaatkan. Pandemi Covid-19 ternyata turut menjadi momentum (untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM). Tentunya disusul ajang Presidensi G20 ini,” lanjut Eddy.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan 30 juta UMKM sudah onboarding ke ekosistem digital pada 2024. Seperti diketahui, World Bank mencatat bahwa 80 persen UMKM Indonesia yang memanfaatkan penjualan digital memiliki resiliensi lebih baik di masa pandemi.

“Saat ini sudah ada 19,5 juta UMKM lokal yang go digital. Target 30 juta (pada 2024) ini tidak hanya (UMKM dengan pasar) skala nasional, tapi juga internasional,” tegas Eddy.

Pada kesempatan tersebut, Eddy juga kembali mengungkapkan bahwa Presidensi G20 yang akan menghadirkan sekitar 160 event resmi, termasuk side event, berpotensi membuka 33.000 lapangan kerja baru dengan nilai konsumsi mencapai Rp 1,7 triliun.

“Ini tentu sesuatu yang luar biasa. Ada 20.000 delegasi masuk ke Indonesia,” ujar Teddy.