Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 tinggal menunggu hitungan bulan. Kepolisian pun mulai mengantisipasi berbagai potensi konflik yang bisa terjadi untuk menjaga keberlangsungan pesta rakyat tersebut.
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Sutarman mengungkapkan bahwa saat ini sudah memasuki tahap Pemilu yang ditandai dengan ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kemarin sudah ada penetapan DPT, masih ada beberapa permasalahan yang itu juga bagian yang harus kita kawal. kemudian nanti 2014 pemilihan DPR, DPRD, DPD yang akan dilaksanakan pada 9 April 2014. Sehingga tahapan kampanye seluruhnya harus kita amankan," kata Sutarman di Markas Korps Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, Kamis (14/11/2013).
Dikatakannya momentun penghujung tahun 2013 dan awal 2014 merupakan waktu yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia dalam meneruskan tonggak kepemimpinan kepala negara.
"Sehingga kita mengawal proses regenerasi kepemimpinan nasional yang itu harus menjadi tanggungjawab kita bersama. Seluruh komponen masyarakat harus berperan demi mewujudkan pembangunan nasional," ujarnya.
Polri yang diberi tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dikatakan Sutarman harus mampu memetakan berbagai gejala di masyarakat yang bisa memicu konflik sosial.
"Kita harus mampu memetakan konflik. Konflik-konflik ini biasanya didahului permasalahan sebelumnya, seperti masalah Pemilukada, pertambangan, perkebunan, sengketa lahan, dan masalah lain, sehingga kita harus menyentuh akar masalahnya agar masalah ini tidak menjadi konflik," kata dia.
Tetapi bila sudah menjadi konflik, kemampuan dari pengendalian masyarakat (Dalmas) dan Babinkamtibmas harus memiliki kepiawaian dalam meminimalisir bentrokan supaya berbagai masalah bisa terpecahkan.
"Kita harus menjaga itu sehingga Indonesia akan kondusif, karena itu yang dipersyaratkan," ucapnya.