Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan mengaku mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menerjunkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kelurahan yang menyelesaikan 10.4 juta pemilih bermasalah dari total 186 juta yang ada di Daftar Pemilih Tetap.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan, Waras Warsito dalam diskusi di Media Center KPU, Jakarta, Jumat (22/11/2013), mengaku, meski begitu tak meyakini jika KPU mampu merampungkan sisa pemilih bermasalah, terutama belum memiliki NIK-nya dari 10.4 juta pemilih.
"Kalau sampai tenggat waktu 24 November daerah belum selesai, lalu KPU Pusat pada 4 Desember harus sudah selesaikan pemilih bermasalah, maka persoalannya, di masing-masing kabupaten atau kota akan menyisakan persoalan yang akhirnya tidak clear," ujar Waras.
Waras mencontohkan, dari 10.4 juta pemilih bermasalah, PDI Perjuangan merincinya kembali untuk masing-masing provinsi. Di Jawa Barat, misalnya, angka pemilih bermasalah ada 4.3 juta. Setelah di-break down, ada 1.4 pemilih ditemukan NIK-nya.
Berdasar temuan itu, dalam seminggu terakhir PDI Perjuangan melibatkan sampai tingkat ranting untuk mengecek apakah nama-nama yang ada di DPT tanpa NIK orangnya ada atau tidak. Ternyata, tidak semua kasus memiliki masalah yang sama.
Waras mengambil sampel kota Depok. Berdasar penetapan DPT 4 November 2013, tercantum dari 1.2 pemilih, ada 19 ribu yang diketahui tanpa NIK, hanya tercantum nama. Dari 19 ribu pemilih ini ada yang diketahui alamatnya dan tidak.
"Setelah dilakukan pengecekan sampai hari ini, kami dapat laporan tinggal menyisakan kurang lebih 6 ribu dan itu tanpa ada kejelasan. Ada satu tidak ketemu NIK-nya (setelah dilakukan verifikasi), ada yang namanya ada tapi alamatnya tidak di situ. Kemudian alamatnya ada di DPT, tapi dicek tidak ada," sambungnya.
Menurut Waras, asumsinya kalau Depok saja masih menyisakan enam ribu, bagaimana dengan daerah lain yang belum bisa betul-betul clear mengurai pemilih bermasalah. Jika ditotal jumlahnya se Indonesia, banyak ditemukan pemilih bermasalah.
Masalah lainnya yang membuat pemilih bermasalah tak rampung sampai 4 Desember 2013 adalah, petugas di lapangan yang menyisir pemilih bermasalah, mengeluhkan soal anggaran. Di sini KPU harus memberikan kejelasan.
"Lagi pula, good will dari masing-masing daerah berbeda-beda. Kalau pejabat Dinas Dukcapilnya terpanggil untuk ikut segera selesaikan DPT, akan memudahkan KPU menyelesaikan persoalan pemilih. Tapi tidak sedikit juga pejabat Dinas Dukcapil yang masa bodo," sambungnya lagi.
Meski begitu, Waras mengapresiasi itikad baik KPU lewat PPS yang bekerja keras di bawah. Ia mencontohkan, PPS di wilayah Bekasi, punya semangat menyelsaikan masalah ini. Padahal kalau tarik benang merahnya, persoalan itu ada di Dinas Dukcapil.