Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com Adi Suhendi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mengkritisi kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014.
Sekretaris PDIP Tjahjo Kumolo menilai, Kemendagri seakan melepas tanggungjawabnya terkait kisruh daftar pemilih tetap (DPT) pemilu.
Padahal, kekisurahan tersebut bermula lantaran ada jutaan calon pemilih yang ternyata memiliki nomor induk kependudukan (NIK) invalid.
NIK tersebut, mengacu pada nomor elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) yang menjadi program Kemendagri.
Bahkan, Tjahjo menyatakan bakal memecat menteri yang memimpin lembaga tersebut (Gamawan Fauzi) jika dirinya Presiden RI.
"Kemendari seperti melempar tanggung jawab kepada KPU terkait masalah DPT yang seharusnya disiapkan mereka. Kalau saya presiden, saya pecat mendagrinya. Dia pernah bilang kalau e-KTP gagal, saya mundur. Kapan mundurnya?," kata Tjahjo, Kamis (5/12/2013).
Ia menjelaskan, kalau ada masyarakat yang tidak masuk DPT sehingga kehilangan kesempatan menggunakan hak suaranya pada pemilu tahun depan, itu adalah kerugian bagi partai politik.
"Satu suara itu menentukan, apalagi ini masih ada 3,3 juta suara versi KPU yang akan terus diverifikasi. Tapi KPU dan Bawaslu sudah ada semangat untuk melakukan pemutakhiran data," ungkapnya.
Hingga kekinian, KPU masih terus menyempurnakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), bahkan Bawaslu sudah merekomendasikan penyempurnaannya sampai 14 hari menjelang Pemilu 2014 pada 9 April 2014 nanti.