Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, kembali menegaskan sikap partainya mengenai dana saksi partai yang dibiayai dari APBN.
"Saya dengar ada bantuan dana bagi saksi. Itu berarti setiap parpol menerima kurang lebih Rp 55 miliar. Nasdem mengatakan simpanlah dana itu," ujar Surya di Hotel Mercure, Jakarta, Sabtu (25/1/2014).
Surya menambahkan partai politik tidak hanya boleh menjadi peserta Pemilu namun kemudian menjadi beban. Menurut dia, dana tersebut lebih baik digunakan untuk membantu korban bencana yang banyak terjadi di Indonesia.
"Ini Parpol sombong sekali. Kepengin ikut Pemilu masih memberatkan APBN kita," sindir bekas petinggi Partai Golkar itu.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Patrice Rio Capella, juga mengatakan hal serupa. Rio mengatakan menolak dana parpol yang dibiayai oleh negara.
Sebelumnya, Pemerintah merespon positif dengan memberi dukungan anggaran Rp 1,5 triliun kepada Bawaslu untuk pembiayaan bimbingan teknis dan honor Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan saksi 12 partai politik di seluruh tempat pemungutan suara (TPS).
Ketua Bawaslu, Muhammad, merinci, Rp 800 miliar dianggarkan untuk Mitra PPL, dan Rp 700 miliar untuk membayar honor saksi dari partai politik peserta pemilu. Anggaran yang diminta Bawaslu sempat terkendala tapi belakangan disetujui Pemerintah.
Nantinya, Bawaslu akan menempatkan dua Mitra PPL di masing-masing TPS dan diberi honor Rp 100 ribu per orang. Begitu juga satu saksi partai politik diberi honor Rp 100 ribu. Diketahui, jumlah TPS seluruh Indonesia mencapai 545.778.