Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem menolak adanya dana saksi untuk partai politik. NasDem berkomitmen untuk menciptakan pemilihan umum yang bersih dan jujur agar menghasilkan pemimpin yang jujur pula.
Seperti diketahui, pemerintah menyetujui menggelontorkan dana Rp 1,5 triliun dengan rincian Rp 800 miliar untuk bimbingan teknis dan honor Mitra PPL, dan Rp 700 miliar untuk honor saksi 12 partai nasional dan tiga partai lokal Aceh di Pemilu 2014 di seluruh TPS di Indonesia.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Ferry Mursyidan Baldan menuturkan pihaknya tidak sedang melakukan pencitraan karena menolak dana saksi parpol tersebut.
"Kalau partai tidak menolak akan terjadi penyesatan," kata Ferry di Sekretariat Prodem, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2014).
Ferry menilai, daripada dana senilai Rp 1,5 triliun digunakan untuk membiayai saksi, lebih baik dialokasikan untuk penangganan bencana yang saat ini melanda Indonesia.
"Mending uangnya buat dana bencana saja," tuturnya.
Ferry menjelaskan, fungsi saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam penyelenggaraan pemilu tidak terlalu krusial. Menurutnya, pemilu tanpa saksi di TPS tidak membatalkan proses pesta demokrasi tersebut.
"Partai Nasdem memiliki cita-cita agar dalam pelaksanaan Pemilu tidak perlu lagi hadirkan saksi di TPS," ucapnya.